NUSANEWS - Dua hari pasca-debat kedua capres, narasi di publik belum keluar dari hiruk pikuk. Salah satu yang mengemuka soal data tak valid yang disampaikan kandidat petahana Joko Widodo. Padahal, selama ini pemerintah mengkampanyekan anti-kebohongan, anti-hoaks dan berbicara berbasis data.
Di balik penampilan defensif Joko Widodo dalam debat kedua capres pada Minggu (17/2/2019), rupanya menyisakan persoalan serius. Sejumlah data yang disampaikan Jokowi tak valid. Alih-alih sinkron dengan data resmi pemerintah yang notabene saat ini dipimpin Jokowi, data Jokowi justru berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah.
Informasi yang disampaikan Jokowi yang tampak meyakinkan ternyata keropos dari sisi validitas. Seperti data soal besaran impor jagung, produksi beras, jumlah keterlibatan petani dalam komoditas sawit, jumlah panjang jalan desa, bekas galian tambang yang diklaim untuk budidaya ikan, ketiadaan kebakaran hutan selama tiga tahun, klaim denda perdata bagi pembakar hutan, setelah dilakukan verifikasi rupanya meleset dari data yang disampaikan.
Kondisi ini pula yang menyebabkan keriuhan publik seusai debat. Sejumlah tanda pagar di media sosial Twitter mencerminkan ekspresi publik itu seperti tanda pagar #CapresPembohongKeLautAje , #BohongLagiJokowi, #LyingAwardForPresident sebagai ungkapan atas sejumlah data yang tidak valid disampaikan ke publik oleh Jokowi yang notabene saat ini masih menjabat sebagai Presiden RI.
Kesalahan data Jokowi itu diakui oleh si empu ucapan. Jokowi meralat soal pernyataannya saat debat akhir pekan lalu yang mengatakan dalam waktu tiga tahun terakhir ini tidak ada lagi kebakaran hutan di Indonesia. Jokowi meralat peryataannya dengan mengatakan bukan tidak ada kebakaran namun situasinya telah turun drastis hingga lebih dari 85%.
"Sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud," ungkap Jokowi, kemarin.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga tak menampik bila data yang disampaikan Jokowi ada yang salah saat debat. Hanya saja, Muhaimin memaklumi jika terdapat kesalahan data. "Data salah sedikit nggak apalah, namanya juga manusia kadang lupa," tulis Imin melalui akun Twitternya @cakiminNOW seraya menyindir "daripada dikuasai asing?" kicau Imin.
Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur Rizal Ramli juga membuat catatan soal banyaknya data yang tidak valid disampaikan Jokowi saat debat kedua akhir pekan lalu. Ia mempertanyakan situasi yang dialami Jokowi saat debat apa disebabkan karma. "Karena pendukung-pendukung Mas @Jokowi doyan banget nuduh orang yg berbeda pendapat dan kritis dgn tuduhan Hoak-Hoak!! Lho sekarang yang jadi Raja Hoak siapa ya?" tulis Rizal.
Data tak valid yang disampaikan Jokowi patut disayangkan. Terlebih saat ini Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI, di mana data-data terkait dengan kinerja pemerintah berada di tangan pemerintah. Situasi ini pada akhirnya memberi pesan lain di balik hiruk-pikuk data tak valid Jokowi yakni tidak adanya data tunggal yang dimiliki oleh pemerintah.
Di sisi lain, narasi anti-kebohongan dan anti-hoak yang selama ini dilekatkan pada kubu Jokowi, pada akhirnya memercik muka Jokowi di hadapan ratusan juta mata pemirsa debat akhir pekan lalu. Baiknya semua pihak harus lebih mawas diri, terlebih terkait dengan penyampaian data yang erat kaitannya dengan urusan publik.
SUMBER
