NUSANEWS - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humphrey Djemat tidak yakin Presiden Joko Widodo berani mengeluarkan produk hukum terkait pengembalian konsesi hak guna usaha (HGU) lahan negara.
"Saya tidak yakin Jokowi mampu dan berani melakukan apa yang dipersyaratkan PS (Prabowo Subianto) tersebut," kata Humphrey kepada redaksi, Selasa (26/2).
Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menyatakan kesedian mengembalikan konsesi HGU lahan negara 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah, jika dibutuhkan bangsa dan negara.
Pengembalian lahan ke negara akan dilakukan dengan syarat pemerintah terlebih dahulu membuat perangkat hukumnya. Perangkat hukum tersebut harus berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif.
Humphrey beralasan kenapa Jokowi tidak berani mengeluarkan produk hukum tersebut, karena orang-orang dekat yang ada di sekelilingnya juga memiliki lahan-lahan HGU dan sejenisnya yang jauh lebih besar dari Prabowo.
"Jangankan memuat perangkat hukumnya dalam mengambil lahan-lahan tersebut, mengumumkan nama-nama orang di republik ini yang punya lahan seperti PS saja, Jokowi tidak bisa, sebagaimana dia lakukan terhadap PS," ungkapnya.
Padahal, lanjut advokad senior ini, sangat mudah bagi Jokowi mengetahui siapa-siapa saja pemilik lahan berskala besar yang ada di negari ini.
"Pertanyaanya, mengapa Jokowi tidak bisa, mampu dan berani melakukan itu semua? Hanya Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya," demikian Humphrey Djemat. [rus]
SUMBER
