NUSANEWS - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesakkan pengusutan tuntas adanya 6.000 ton beras tidak layak konsumsi karena hancur dan berbau busuk yang ditemukan di gudang Bulog Sub Divre di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU). Langkah awal hal ini, bisa dimulai dengan pengusutan internal oleh Kepala Bulog Budi Waseso.
“Penemuan beras busuk di OKU ini harus diinvestigasi dan diusut tuntas,” kata Anggota Komisi IV Darori Wonodipuro, di Jakarta, Rabu (6/2).
Seperti diketahui, sekitar 6.000 ton beras ditemukan membusuk di gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Ogan Komering Ulu (OKU) di Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (4/2) lalu.
Bisa saja, Darori menjelaskan, beras busuk dikeranakan petugas Bulog lamban mendistribusikannya. Hal ini dapat dikarenakan minimnya koordinasi antara Bulog daerah dan Bulog pusat.
“Mestinya, ada data di pusat, di daerah mana ada stok atau masih kurang. Dengan data itu kan bisa disebarkan. Nah, ini kan tidak,” jelasnya.
Itu sebabnya, Darori meminta, Kepala Bulog untuk melakukan pemeriksaan secara internal. Bila terjadi pelanggaran, dapat dilaporkan ke aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya.
“Ditelusuri dulu apa penyebabnya. Kalau begini, pasti ada kesalahannya,” lanjutnya.
Darori berpandangan, banyaknya beras busuk di gudang Bulog ini disebabkan oleh kualitas gabah yang dibeli dari petani. Sebab, kualitas gabah buruk, daya tahan beras saat disimpan akan menurun. Sayangnya, kondisi ini tak menjadi fokus dari Bulog. Sebagian gudang Bulog malah menahan pendistribusian beras.
“Jadinya busuk. Kenapa ini dibiarkan?. Saya pernah melihat langsung. Saya bawa beberapa karung dan menunjukannya kepada Kepala Bulog,” tambahnya.
Seharusya, kata dia, bila Bulog daerah memiliki stok beras berlebih, mereka membagikan kepada daerah lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah, kerusakan beras.
Terkait beras di Bulog, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meyakini, pihaknya bisa mengekspor beras ke sejumlah negara. Buwas mengatakan, ekspor beras dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan produksi beras dalam negeri saat panen raya pada bulan April hingga Mei 2019.
“Ada beberapa negara yang kita hubungi dan siap untuk membeli karena mereka butuh. Yang jelas ASEAN sudah siap,” kata dia pada rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian di Kompleks MPR/DPR Jakarta, Senin (21/1).
SUMBER
