NUSANEWS - DPRD Bantaeng mendorong dibuatnya Perda tentang Pendidikan. Perda ini untuk melawan angka putus sekolah yang angkanya masih tinggi di Bantaeng.Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Bantaeng, Suardi saat Musrenbang RPJMD Bantaeng, di Balai Kartini, Selasa (18/12/2018).
Angka rata-rata lama bersekolah di Bantaeng sekarang ini hanya sampai tingkatan SD atau SMP. Penyebabnya kata dia, karena orang tua yang masih relatif acuh. Dimana saat anak selesai SD sampai SMP, lebih senang disuruh mencari kerja.
Sebab itu, perlu Perda. Misalnya yang mengatur sanksi. Bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya maka di sanksi. “Bahkan bisa di hukum penjara, karena telah menghalangi anak untuk sekolah,”katanya.
Lahirnya Perda ini diakui otomatis akan memengaruhi perbaikan indeks pembangunan makro ekonomi di dunia pendidikan rendah. Sekarang ini diakui hanya 54,6 persen.
Rendahnya itu kata dia, tidak lepas dari faktor kualitas pendidikan itu. Sehingga membuat rendahnya SDM. Akhirnya tidak mampu bersaing, mandiri dan mencari kerja.
“Maka terjadilah pengangguran. Termasuk penyebab angka kemiskinan Bantaeng yang tahun ini meningkat sebesar 9,66 persen,”katanya.
Perda ini kata dia akan mengatur terkait pengelolaan anggaran. Seperti anggaran khusus bagi anak parsejahte untuk diberikan beasiswa secara merata.
Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin dalam sambutannya menyampaikan salah program unggulan adalah pemberian bantuan perlengkapan sekolah. Harapannya tidak ada lagi anak yang putus sekolah. “Karena alasan tidak mampu beli seragam,”katanya.
Selain itu, dia memaparkan beberapa target makro yang ingin dicapai selama periodenya lima tahun kedepan. Antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini sebesar 67,2 persen, 2023 diharapkan menjadi 73,95 persen.
Target kemiskinan saat ini sebesar 9,66 persen diharapkan dapat diturunkan menjadi 8,28 persen. Tingkat pengangguran yang saat ini sebesar 5,23 persen diharapkan dapat berkurang menjadi 3,96 persen.
SUMBER
