NUSANEWS - Keputusan Yusril Ihza Mahendra jadi penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 cukup mengagetkan banyak kalangan.
Hal itu lantas memantik spekulasi arah dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) di Pilpres 2019 mendatang.
Di sisi lain, partai yang pernah dikomandoi MS Kaban itu sampai kini sama sekali belum menentukan sikap politiknya.
Namun, banyak pihak meyakini PBB lebih dekat dengan padangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi.
Sekretaris Jenderal PBB Ferry Noer menyatakan, PBB saat ini sama sekali belum melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.
Menurutnya, Prabowo terlalu sibuk dengan kegiatannya sehingga tak bisa menyempatkan diri berkomunikasi dengan PBB.
“Kalau Pak Prabowo sendiri enggak ada komunikasi, Pak Prabowo kan nelpon saja susah, dihubungi saja enggak bisa. Susah sekali bagaimana saling koordinasi,” ungkapnya, Ferry saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).
Ferry menambahkan, sikap PBB untuk Pilpres 2019 baru bisa diambil keputusannya pada Desember mendatang.
“Diputuskan melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas),” bebernya.
Sementara, terkait keputusan Yusril yang menjadi penasehat hukum Jokowi-Ma’ruf, Ferry menegaskan bahwa hal itu bukan mengatasnamakan partai.
Karena itu, apa yang dilakukan Ketua Umum PBB itu belum tentu berlaku pula untuk kader partai.
“Pak Yusril kan jadi pengacara, jadi tidak serta merta PBB ke Jokowi ya,” ujar
Malah, katanya, sampai saat ini mayoritas kader PBB lebih condong mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi.
“Jadi kalau dilihat lebih banyak yang ke Pak Prabowo,” katanya.
Sebelumnya, pengacara kondang yang juga Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendera mengaku menjadi lawyer pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Hal itu terjadi setelah dirinya melakukan pertemuan beberapa waktu lalu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir di salah satu hotel di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menanyakan kepada dirinya apakah bersedia menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 01.
Yusril pun menjawab bersedia menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer kedua beliau itu,” ujar Yusril saat dihubungi, Senin (5/11).
Yusril pun mengaku menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin tanpa dipungut bayaran sepeser pun. Hal itu juga yang diinginkan oleh Erick Thohir saat melakukan pertemuan dengannya.
Dengan bergabungnya sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril berharap semoga dirinya bisa menyumbangkan tenaganya supaya di Pilpres dan Pemilu serentak ini bisa berjalan jujur dan adil.
Sementara, pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan Yusril Ihza Mahendra itu sangat rasional.
Salah satu alasannya, untuk mengamankan ambang batas parlemen (Parlementary Threshold).
“Yusril mendukung Jokowi tentu banyak alasan, salah satunya misi mengamankan PBB agar bisa lolos Parlementary Threshold 4 persen di DPR,” ujarnya, Senin (5/11/2018).
Dikatakan Pangi, PBB diyakini tidak lolos dalam parlementary threshold maka pilihan yang realistis adalah menyatakan sikap menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf untuk Pilpres 2019.
“Kekuasaan punya banyak akses yang bisa bantu PBB,” kata Pangi.
Namun demikian, tambah Pangi, hal itu juga berdampak negatif. Keputusan Yusril bisa mempengaruhi semangat dan loyalitas kader di akar rumput PBB.
“Mereka bisa saja kecewa dalam, karena banyak juga kader di bawah anti Jokowi,” tandasnya.
SUMBER
