NUSANEWS - do (Jokowi) mendapat reaksi keras dari kubu Prabowo-Sandi.
Dalam kebijakan itu, pemerintah merekalsasi Daftar Negatif Investasi (DNI) 54 sektor usaha yang berarti pihak asing biasa menguasai bidang-bidang usaha tersebut.
Dari 54 sektor usaha itu, ada sejumlah bidang usaha yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyatakan, kebijakan itu didasari atas reaksi investor Tiongkok.
Mereka, merasa investasi di Indonesia berbelit-belit sehingga kemudian enggan menanamkan modal usaha.
“Jadi paket kebijakan ini jelas terarah untuk menarik minat investor Tiongkok,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/11).
Kebijakan ini, sambung Heri, senafas dengan kasus kecurangan toko berjaringan Tiongkok yang ditutup di Bali.
Dalam kasus ini, toko-toko tersebut menjual barang jauh di bawah harga pasaran.
Selain itu turut ditemukan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi WeChat.
Tidak cukup sampai di situ, ada juga mafia pariwisata yang mematok harga murah dan mengesampingkan faktor keselamatan pengunjung.
Hasilnya, citra Bali menjadi tercoreng atas kegiatan mereka.
“Serupa dengan kasus mafia pariwisata Tiongkok di Bali, paket kebijakan ini akan melegalkan praktik monopoli pedagang Tiongkok di Indonesia,”
“Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun,” lanjutnya.
Sebab, Tiongkok dikenal sebagai negera yang kerap membawa tenaga kerja dari negerinya sendiri untuk mengerjakan proyek di luar negeri.
Ia lantas ragu dengan dibukanya arus investasi tersebut akan membuka lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia.
“Hal ini tidak dapat dipastikan, mengingat selama ini proyek patungan dengan Tiongkok kerap menggunakan tenaga kerja asing dari Tiongkok,” pungkasnya.
SUMBER
