NUSANEWS - Setelah Soeharto kini Joko Widodo memperlihatkan kemiripan cara dalam melanggengkan kekuasaannya, khususnya mengenai mobilisasi kepala daerah.
“Zaman Pak Harto mendisiplinkan kepala daerah untuk kepentingan pemilu, dari gubernur sampai bupati dengan penempatan orang dengan ketat dari jalur ABRI, Birokrasi, Golkar (ABG). Kalau zaman Jokowi mendisiplinkan kepala daerah dengan kasus hukum. Beda tapi sama,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief, sesaat lalu (Selasa, 20/11).
Pernyataan singkat Andi tersebut adalah respons banyaknya kepala daerah yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan tersebut diduga untuk lepas dari jerat kasus hukum.
“Pak Harto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang Pemilu mendukung pencalonan periode berikutnya. Pak Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama,” tukas Andi.
Andi mengaku heran, dengan koalisi pendukung Jokowi yang mengungkit cara Soeharto di masa orde baru, tapi tak berkaca apa dilakukan dari sosok yang didukung mempunyai kemiripan dengan orba.
“Kalau Anda menentang cara Pak Harto membangun manajemen ketakutan terhadap rakyat dan kepala-kepala daerah untuk kepentingan perpanjangan jabatan Presiden, mengapa Anda membiarkan hal yang sama saat ini terjadi?” beber Andi Arief.
SUMBER