NUSANEWS - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak di Indonesia dengan Partai Komunis China tidak ada kaitannya dengan upaya pertukaran ideologi.
"Saya tidak percaya bahwa itu dikaitkan dengan ideologi komunis. Itu semuanya adalah pure bisnis. Adapun kerjasama dengan partai, toh, bukan hanya dengan PDIP, Golkar juga," kata Agus di kantornya, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/10).
Menurut Agus ada beberapa alasan yang menguatkan pendapatnya. Diantaranya, pertama, jika melihat situasi saat ini China sengaja melemahkan mata uangnya yuan sebagai strategi menghadapi perang dagang.
Ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak demi merasakan dampak keuntungan dari kebijakan itu. Termasuk pihak-pihak dari Indonesia.
"Kalau kita tidak masuk ke situ kita ketinggalan dengan negara lain, termasuk untuk membangun kemampuan kita dan untuk membangun bangsa. Ini pertanyaan, pilihan dan kebijakan," kata Agus.
Kedua, menurut Agus, tingkat produktivitas buruh di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan buruh China.
"Jika dibandingkan buruh China, [kualitas produktivitas buruh kita] enggak ada apa-apanya. Ini juga membawa dampak kerugian dari prospek bisnis cukup besar," kata dia.
Dengan alasan-alasan tersebut, menurut Agus, sulit menyimpulkan bahwa ada pertukaran ideologi atas kerja sama dengan China tersebut.
Jika pun China membuka peluang bagi Indonesia mempelajari ideologi komunis yang dianut, Agus berkata tawaran itu belum tentu menarik bagi bangsa Indonesia.
"Apakah itu bahasa-bahasa diplomasi, saya tidak yakin juga kita mau pelajari komunisme kepada partai komunis tiongkok," ujarnya.
Isu komunisme kembali diperbincangkan baru-baru ini setelah mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyebut tiga partai pengusung petahana Joko Widodo menjalin kerja sama dengan China soal paham komunisme.
Dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' yang digelar di Jakarta, Sabtu (13/10), Kivlan menuding ada kerja sama kaderisasi paham komunisme yang dijalin PDIP, NasDem, Golkar dengan Partai Komunis China.
Selain itu, Kivlan menuduh Jokowi mendapat suntikan dukungan dalam Pilpres 2019 dari golongan yang ia sebut Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tanpa menunjukkan bukti konkret, ia menceritakan bahwa golongan yang ia sebut PKI telah menyambangi Jokowi saat masa kampanye lima tahun lalu.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengakui partainya menjalin kerja sama dan hubungan dengan berbagai partai dari negara lain termasuk salah satunya Partai Komunis China.
Namun, ia menyatakan hubungan PDIP dengan Partai Komunis China hanya sebatas bertukar informasi soal pelembagaan parpol dan bukan bertukar ideologi.
Selain dengan Partai Komunis China, Budiman mengatakan PDIP juga menjalin hubungan dengan Partai Buruh Australia (Australian Labour Party), Partai Liberal Jerman (National Liberal Party), Partai Sosial Demokrat Jerman (Social Democratic Party of Germany), Partai Demokrat AS. (fhr/wis)
SUMBER
