logo
×

Jumat, 03 Agustus 2018

Menko Darmin: Ada Kebocoran dalam Ekonomi RI

Menko Darmin: Ada Kebocoran dalam Ekonomi RI

NUSANEWS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ekonomi Indonesia mengalami kebocoran. Hal itu lantaran devisa hasil ekspor tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri.

"Dalam kaidah ekonomi kalau devisanya tidak masuk itu bocor. Sehingga, itu mengurangi cadangan devisa juga mengurangi kemampuan penambahan uang beredar," kata Darmin dalam "Business Lunch: Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik" di Jakarta, Kamis (2/8).

Dalam paparannya, Darmin menyatakan, devisa hasil ekspor (DHE) tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), cadangan devisa pada akhir Juni 2018 adalah sebesar 119,84 miliar dolar AS atau terus menurun sejak Desember 2017. Sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, hanya 90 persen DHE yang dilaporkan ke bank domestik. Sementara, hanya sekitar 15 persen yang dikonversi menjadi rupiah.

Baca juga, Wapres Dorong Investasi Pemerintah dan Swasta Diperluas

Meski begitu, Darmin mengatakan, Indonesia tak bisa memaksa seluruh DHE kembali ke Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia menganut rezim devisa bebas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. 

"Kalau 100 persen valasnya masuk ke BI, kemudian rupiah yang diciptakannya akan menciptakan pertumbuhan," kata Darmin.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia adalah negara yang longgar dalam aturan lalu lintas devisa. Ia menyebut, negara seperti Thailand dan Singapura justru memiliki aturan yang lebih ketat.

"Kita tidak surrender seperti di Thailand. Kalau di Thailand, surrender artinya kalau Anda di Thailand ekspor barang-barang semua dolarnya masuk ke bank sentral dan keluarnya baht," ujar JK.

Menurut JK, untuk memperbaiki ketahanan devisa, Indonesia perlu turut memperbaiki aturan yang berlaku selain juga mendorong ekspor serta menurunkan impor. "Jadi, tidak hanya kita perlu meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, tapi juga dibutuhkan aturan yang lebih baik," katanya.

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: