NUSANEWS - Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS jika ingin menang di Pilpres 2019, maka visi-misinya harus mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara. Artinya, Prabowo harus berduet dengan Rizal Ramli.
RR adalah sosok yang pantas diduetkan dengan Prabowo, bukan AHY, Anis Baswedan, Salim Segaf Al Jufri. Alasannya, Jokowi paling takut kalau ‘’dikepret ’’ RR soal ekonomi yang memburuk dan memburuk dewasa ini.
Demikian pandangan akademisi UII Yogyakarta Purwoko PhD, dosen STAIN Meulaboh Aceh M Arsad MA dan peneliti Muh Nabil dari CSRC UIN Jakarta. Pilpres 2019 nanti diprediksi ada nama kejutan yang masuk sebagai capres atau cawapres. Baik di kubu Jokowi maupun Prabowo Subianto, nama kejutan itu yakni RR masih menyelimuti hingga pendaftaran pasangan calon Pilpres 2019 pada 4-10 Agustus 2018 mendatang. .
Muh Nabil dari CSRC UIN Jakarta berpendapat, Prabowo, Amien Rais dan SBY dan Sohibul Iman PKS harus menimbang kuda hitam Rizal Ramli yang mudah menggilas Jokowi dalam debat Pilpres, karena Prabowo sendiri dalam debat capres mudah terpancing emosi menghadapi Jokowi dan mudah terpelanting keteteran menghadapi Jokowi. Adanya RR akan membuat Jokowi mikir dalam berdebat dengan dirinya. RR bakal bongkar semua dosa Jokowi dan bobroknya ekonomi Jokowi kalau sampai PRabowo-RR berpasangan.
‘’Itu lampu merah bagi kubu Jokowi, bakal habis dan tumbang Jokowi hingga dipulangkan ke Solo,’’ kata Nabil.
Lembaga penelitian politik, seperti Poltracking dan LSI menyatakan bahwa elektabilitas petahana Jokowi berada di bawah 40 persen. Artinya peluang penantang Joko Widodo untuk menangi Pilpres 2019 sangat besar.
Pengamat politik dari New Indonesia Foundation, Reinhard menilai, jika dalam Pilpres 2019 hanya terbentuk dua poros koalisi, yakni Jokowi melawan Prabowo Subianto, maka peran calon wakil presiden (Cawapres) merupakan faktor yang sangat menentukan.
Menurutnya Prabowo akan menang bila menggandeng Rizal Ramli (RR) sebagai Cawapres. Reinhard mengungkapkan tiga alasan mengapa ekonom senior itu menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo atas Jokowi.
Pertama. RR merupakan ekonom di Indonesia yang paling paham kelemahan pembangunan ekonomi Jokowi. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi, akan bermuara kepada sosok ekonom yang mereka anggap paling mampu memperbaikinya.
"Publik kurang puas dengan pembangunan infrastruktur Jokowi yang tidak berhubungan dengan membaiknya perekonomian mereka, daya beli rakyat tidak membaik, impor pangan semakin gencar, ketimpangan pendapatan tetap tinggi, dan pertumbuhan ekonomi stagnan 5 persen. Pada saat yang sama mereka melihat dan membaca RR banyak memberikan solusi-solusi terobosan untuk atasi semua masalah ekonomi tersebut," jelas Reinhard dalam keterangan tertulisnya.
Kedua, RR adalah simbol keberpihakan rakyat, hal ini dibuktikan dalam rekam jejak sebagai tokoh pergerakan selama 40 tahun, sejak 1978. Dengan menyingkirkan RR dari kabinet, sama saja Jokowi menghilangkan simbol keberpihakan rakyat dari pemerintahannya. Hal ini terutama tergambar jelas dari kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
"Publik seluruh Indonesia paham benar bahwa RR direshuffle oleh Jokowi setelah berani hentikan reklamasi Pulau G milik Agung Podomoro karena alasan teknis (pipa gas dan PLN) dan kerakyatan (nelayan). Perlu diingat isu reklamasi terbukti sangat ampuh ketika diangkat oleh Anies Baswedan mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. RR adalah pemilik saham terbesar atas isu reklamasi ini, bukan Anies. Dan isu reklamasi jelas akan muncul lagi saat Pilpres 2019," tegas Reinhard.
Ketiga, sambung Reinhard bangsa ini membutuhkan negarawan berkapasitas internasional yang mampu mengimbangi agresivitas Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Apalagi setelah pemimpin RRT, Xi Jinping dimungkinkan menjabat lebih dari dua periode oleh Kongres Nasional Tiongkok. RR dinilai dapat mengimbangi Xi, karena RR adalah penasehat ekonomi PBB bersama tiga orang peraih Nobel Ekonomi.
"Publik melihat Jokowi sangat lemah dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah RRT. Terutama terlihat dari masih maraknya isu membanjirnya tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia, yang sangat meresahkan publik. Terkait kisruh Laut Cina Selatan pun, posisi pengakuan Indonesia atas Laut Natuna Utara juga masih diingat publik sebagai inisitatif RR sejak saat masih menjabat Menko Kemaritiman Jokowi," ujarnya
Meski saat ini nama RR belum dimasukkan dalam kuisioner di sejumlah lembaga survei, namun Reinhard optimis kedepan nama Rizal Ramli bakal terpasang.
"Ke depannya pasti akan masuk survey, apalagi setelah yang bersangkutan medeklarasikan diri minggu lalu," Demikian Reinhard.
SUMBER
