Oleh: Bastian P. Simanjuntak*
Pilkada jawa tengah terindikasi telah terjadi penggelembungan DPT sebesar 3,7 juta dengan e-ktp invalid, terdiri dari NIK duplikat, nama duplikat, nama berupa numerik, dst. Hal ini di ungkap oleh Sudirman Said setelah meneliti kembali nama-nama dalam DPT.
Menurut saya Ini merupakan skandal besar yang telah merusak Demokrasi, siapapun yang berkepentingan dalam pemilu harus menggugat masalah ini jika tidak Republik Indonesia terancam di sabotase oleh sekelompok orang.
Masalah penggelembungan DPT sebenarnya sudah pernah terjadi di DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu, pada saat penyisiran nama-nama dalam DPS tim Anies-Sandi menemukan hingga 1,4 juta nama-nama yang terindikasi invalid.
Saya menduga, jika penggelembungan DPT terjadi lagi di Jawa tengah, tandanya terjadi juga di daerah lain termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan daerah-daerah lainnya. Ini ancaman serius dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara, pelakunya harus di hukum berat bahkan hukuman mati karena ini namanya sudah makar.
Modus penggelembungan DPT patut di duga di lakukan oleh pihak yang memegang database kependudukan Indonesia, dan bekerjasama dengan oknum penyelenggara KPU, apalagi pernah terjadi peristiwa ratusan e-ktp tercecer di bogot, dan sebelumnya ada ratusan e-ktp aspal tertangkap oleh bea cukai yang berasal dari vietnam. Ini sudah permainan sindikat, ada oknum-oknum yang ditanam di pemerintahan, di kpu, dan ada yang bergerak juga di luar pemerintahan.
Saya juga mencurigai ini ada hubungannya dengan lembaga-lembaga survey yang sempat mengeluarkan hasil survey jauh berbeda dengan hasil real count di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, perlu di selidiki dasar data yang di gunakan oleh lembaga-lembaga survey tersebut, harus ada bukti digitalnya, jangan-jangan lembaga survey satu paket permainan dengan modus penggelembungan DPT.
DPR harus membentuk pansus untuk mengusut kasus penggelembungan DPT ini, tidak boleh dianggap angin lalu saja, harus ada protes keras dan mosi tidak percaya terhadap pemerintahaan dalam hal ini sebagai fasilitator pemilu dan sekaligus penyedia data kependudukan yang menjadi dasar KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
Pemilu adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, siapapun yang peduli dengan masa depan bangsa dan negara, wajib memperjuangkan persoalan penggelembungan DPT agar terungkap aktor dan pelaku kecurangan pemilu yang sudah terjadi berkali-kali. Harus ada langkah politik, langkah hukum dan langkah sosial sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Ayo sama-sama kita selamatkan demokrasi Indonesia.
