NUSANEWS - 15 Juli 2016 menjadi malam yang melelahkan dalam sejarah Turki. 250 orang lebih gugur, dan lebih dari 2.000 lainnya terluka saat melawan pasukan kudeta yang turun ke jalan dengan tank dan persenjataan mereka.
Jembatan Bosphorus di Istanbul ditutup oleh pasukan kudeta sekitar pukul 22:00 waktu setempat. Gedung Parlemen berada di bawah serangan roket. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berada di Provinsi Marmaris dalam ancaman pembunuhan.
Pesawat Jet terbang melalui gedung-gedung di Istanbul dan Ankara, sementara penyiar TRT disandera.
Ribuan warga di seluruh penjuru negeri turun ke jalan untuk menggagalkan upaya kudeta. Sementara para pejabat, hingga tanggal 16 Juli meyakinkan rakyat bahwa mereka akan tetap bertugas.
Sejak saat itu, Ankara menuding Fethullah Gulen yang bermukim di AS dan para pendukungnya sebagai pelaku kudeta. Kelompok itu kemudian dikenal dengan sebutan Fethullahist Terrorist Organization (FETÖ).
Pada malam terjadinya kudeta, kantor kejaksaan sudah mulai bekerja. Keesokan paginya, ratusan pelaku upaya kudeta sudah dirilis.
Dewan Hakim dan Jaksa Agung (HSYK) bersidang dalam pertemuuan darurat pada 16 Juli 2016. Mereka menurunkan pangkat lima anggota karena diduga menjadi bagian dari FETO. Sudah ada surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kejaksaan atas nama-nama itu sebelum pencoretan.
Pada hari itu juga, 2.745 hakim dan jaksa diberhentikan atas perintah dari Kantor Kejaksaan Agung Ankara atas tuduhan “menjadi anggota organisasi teror bersenjata,” dengan kata lain, FETÖ.
Keadaan darurat diumumkan pada 20 Juli 2016. Hingga hari ini, keadaan darurat telah mengalami perbaruan tujuh kali, dan akan berakhir pada 19 Juli mendatang.
Lebih 100.000 penyelidikan
Lebih dari 100.000 penyelidikan terhadap FETO dilakukan hingga 10 Juli 2018 lalu, menurut data Kementerian Kehakiman. Sebanyak 48.390 kasus dirilis.
Jumlah orang yang ditangkap dengan tuduhan anggota FETO mencapai 20.008. Sementara 13.362 orang lainnya dikaitkan dengan FETO.
Berikut ini adalah rincian dari mereka yang dihukum atas tuduhan FETÖ dari profesi mereka:
* 705 hakim dan jaksa
* 78 anggota Mahkamah Agung
* 26 anggota Dewan Negara
* Dua anggota Mahkamah Konstitusi
* 51 otoritas lokal
* Sekitar 6.954 tentara
* Sekitar 5.139 aparat penegak hukum
* Sekitar 116 anggota staf Direktorat Jenderal Penjara dan Rumah Tahanan
* 6.587 guru
* 317 pengacara
* 398 dokter
Hukuman seumur hidup
Pada 10 Juli dan di seluruh Turki, ada 289 kasus terkait dengan kudeta. 188 dari kasus-kasus ini telah diselesaikan dan 101 masih berlanjut.
Menurut putusan dalam 188 kasus tersebut, 661 tersangka diberi hukuman seumur hidup.
Dalam 188 kasus yang sama, 888 tersangka juga diberi hukuman seumur hidup. Sekitar 718 dari tersangka diberi hukuman bervariasi dari satu tahun dua bulan hingga 20 tahun.
“Aku pikir kasus-kasus ini akan menjadi agenda yudisial Turki dan diselesaikan pada akhir 2018,” kata Abdulhamit Gul, Menteri Kehakiman Turki saat ditanya tentang tenggat waktu.
Pada perbaruan keadaan darurat terakhir, sekitar 18.632 pegawai negeri diberhentikan dari pekerjaan mereka atas dugaan berhubungan dengan FETÖ.
Sekitar 9.000 penegak hukum dan sekitar 6.023 personil Angkatan Bersenjata Turki dipindahkan dengan tuduhan yang sama.
Secara keseluruhan, jumlah pegawai negeri, termasuk tentara berpangkat tinggi, birokrat, gubernur, dan kepala distrik mencapai 125.806 melalui 34 keputusan darurat negara bagian.
Peluncuran Komisi Keadaan Darurat membuka jalan bagi proses kontradiksi hukum terhadap pemecatan dan mutasi pegawai negeri, termasuk sejumlah akademisi, personel kementerian dan tentara. Komisi tersebut mulai bertugas pada 22 Desember 2017.
Komisi telah membedah, mencatat dan mengarsipkan sekitar 400.000 dokumen yang termasuk berkas staf, tuntutan hukum dan daftar penyelidikan sebelumnya. Dengan keputusan darurat, ada 111.895 perintah keluar, yang mana 107.175 di antaranya adalah pemecatan pegawai negeri. Sementara Hampir 109.000 penyelidikan diajukan ke Komisi pada akhir Juni 2018.
Komisi telah memberikan putusan pada 21.500 penyelidikan sedang 87.405 kasus lainnya menunggu untuk kata terakhir.
Ketahanan Turki
Namun begitu, Ibrahim Kalin, Mantan Ketua Parlemen Turki menyebut negaranya jauh lebih kuat, lebih tangguh dan lebih efektif. Hal itu ia sampaikan dalam artikelnya yang dimuat di laman Daily Sabah.
Dalam tulisannya, Kalin mengungkap betapa sejumlah objek vital negara dikuasai oleh pelaku kudeta selama beberapa jam. Namun hal itu dapat segera diredam, dan keteguhan pada demokrasi membuat rakyat memastikan bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terulang kembali.
“Ini menjadi tugas yang menantang, namun krusial. Dalam pengertian ini, negara kita diadili oleh ketegangan dalam dua tahun terakhir,” katanya.
Kalin melanjutkan dengan memuji bagaimana kegigihan rakyat dalam melawan para pelaku kudeta. Mereka bahu-membahu padahal berasal dari latar belakang yang berbeda. Kalin juga menyebut tiga hal yang menjadi pemicu keberanian rakyat.
“Itu merupakan hari yang membanggakan, di mana generasi mendatang akan mengingatnya sebagai hari bersejarah. Turki mampu meredam keterkejutan pada kudeta 15 Juli 2016, berkat kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, komitmen kuat rakyat pada nilai-nilai demokrasi serta ketahanan institusi negara.”
Menurut Kalin, ketahanan institusi negara dan budaya demokrasi sangat penting dalam menggagalkan upaya kudeta. Sebab jika upaya kudeta terjadi pada negara dengan institusi dan demokrasi yang lemah, ekonomi akan ambruk, katanya.
Masih menurut Kalin, dua tahun kudeta membuat Turki memasuki titik balik yang baru. Sebagai contoh, partai-partai politik dapat berkampanye dalam pemilu dan referendum dengan bebas, tanpa adanya pembatasan. Secara keseluruhan, imbuhnya, rakyat Turki bangkit bersama sebagai sebuah bangsa.
“Tak ada yang bisa mengubah fakta itu. Hari ini, invasi pendukung Gulen terhadap hati dan pikiran rakyat Turki yang jujur dan pekerja keras telah sepenuhnya berakhir. Kita telah berhasil menggagalkan rongrongan Gulen terhadap institusi publik dan sipil negara,” tuturnya.
Upaya kudeta militer di Turki berhasil digagalkan dua tahun lalu. Hari ini, tepat dua tahun kemudian, rakyat Turki memasuki era baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mereka. Hasil pemilu 24 Juni lalu, membuat Turki resmi mengadopsi sistem presidensial dalam tata kelola pemerintahannya.
SUMBER
