Oleh: Denni Risman*
Ijtima Ulama telah menetapkan dan merekomendasikan Prabowo sebagai Capres dan Dr Salim Al Jufri dan Ustadz Abdul Somad sebagai Cawapresnya. Belakangan UAS memilih tetap sebagai ‘Guru’ suluh dalam kegelapan dan setetes air di gurun Sahara. Artinya tinggal Dr. Salim Al Jufri sebagai cawapres rekomendasi ijtima ulama.
Pro kontra kemudian muncul dengan rekomendasi dan nama dewan syuro PKS. Berbagai alasan dimunculkan oleh yang pro begitu juga dengan yang kontra.
Lalu bagaimana dengan sikap partai koalisi Prabowo: Gerindra, PKS, PAN, Demokrat plus PBB dan Berkarya. Mereka masih wait n see, masih menunggu rapat koalisi.
Lalu bagaimana dengan nama-nama calon lain yang telah muncul ?
Jika mengacu pada parameter dan kebutuhan popularitas dan elektabilitas, maka nama Dr. Salim akan kalah jauh dari nama Agus Yudhoyono (AHY). Elektabilitas AHY berada dibawah Prabowo untuk capres dan nomor satu untuk cawapres. Anak muda ini telah mengunjungi 23 (?) provinsi untuk memberi kuliah umum dan bertatap muka. AHY disukai oleh anak muda atau bahasa kekiniannya kaum milenial dan kaum wanita. Jika mengacu pada elektabilitas, duet ini diyakini bisa meraup kemenangan.
Namun bagi yang kontra Ahy dianggap masih belum berpengalaman, pensiunan mayor, perlu jam terbang lagi. Lalu ada yang menyebut tidak mungkin duet tentara dan tentara.
Jika mengacu pada pembenahan ekonomi yang sekarang dinilai ambruk, maka nama Rizal Ramli bakal berkibar. Pengalaman sebagai Menko Perekonomian di era alm Gus Dur serta analisanya soal ekonomi sekarang yang ‘nyelekit’ bagi pemerintah, punya nilai lebih dari cawapres rekomendasi ijtima ulama dan Ahy yang jagoan Partai Demokrat.
Sayangnya, Dr. Rizal Ramli bukan pengurus atau kader salah satu partai koalisi. Jadi ini tantangan berat buat Rizal Ramli ‘memprospek’ pimpinan partai koalisi.
Namun jika Prabowo lebih membutuhkan pasangan yang lebih paham soal hukum, untuk menata kembali tatanan hukum, maka nama Ketum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra (YIM) lah orangnya. Kepiawaiannya soal hukum, khususnya hukum tata negara telah dibuktikan di pengadilan MK. Yim juga pernah jd Menkumham dan Mensesneg.
Kelemahan dari YIM untuk bisa jadi Cawapres hanyalah soal hubungan YIM dengan Demokrat (SBY). Yim yang punya pendirian keras, nnampaknya ada menyimpan hal yang tak enak dengan pak SBY. Apakah ini terkait dengan gagalnya YIM maju dalam Pilkada DKI. Entahlah.
Dari nama-nama di atas, tentu keputusan ada di Prabowo dan partai koalisi. Nama pendamping ini saya perkirakan akan dimunculkan di last minute penutupan pendaftaran capres dan cawapres di KPU, tanggal 10 Agustus 2018. (*)
*Penulis adalah Jurnalis
SUMBER
