logo
×

Rabu, 06 Juni 2018

PDIP Tak Terima Disebut Partai Terkorup

PDIP Tak Terima Disebut Partai Terkorup

NUSANEWS - Politikus Gerindra Andre Rosiade menyinggung PDIP sebagai partai terkorup kedua terkait OTT Bupati Purbalingga Tasdi. Ketua DPP PDIP Hamka Haq tak terima dengan cap itu lalu menyeret beberapa partai lain yang disebutnya terkorup.

"Siapa partai korupsi kedua? Partai terkorup itu siapa-siapa? Kalau Anda mau tahu partai terkorup, siapa presidennya yang pernah korupsi? PKS. Siapa ketua umum pernah korupsi? PPP. Siapa sekretaris umumnya pernah korupsi? NasDem. Eh bukan NasDem ya, Demokrat," ujar Hamka Haq di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Hamka Haq menegaskan PDIP bukan partai dengan banyak elite terjerat korupsi. Dia kembali menyeret nama PKS.

"Jadi jangan bilang PDIP yang korupsi, lihat siapa pimpinan partainya pernah korupsi. Gubernur siapa pernah korupsi dari PDIP? Kan PKS ada toh, Sumatera Utara. Jadi kita lihat secara objektiflah," kata anggota DPR itu.

Hamka Haq menegaskan PDIP bukan partai terkorup. Dia terus menerus membalas tudingan dengan menunjuk partai lain.

"Kalau soal itu saya berani bertaruh siapa paling korup di partai ini. Golkar ketumnya (Setya Novanto, red), Demokrat ketumnya (Anas Urbaningrum, red), NasDem sekretaris umumnya (Patrice Rio Capella, red). PKS presidennya (Luthfi Hasan Ishaq, red). PPP ketua umumnya (Suryadharma Ali, red). Ya mana (PDIP)? Itu yang paling korup," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menuding PDIP sebagai partai terkorup kedua. Itu dia sampaikan saat menanggapi soal Bupati Purbalingga Tasdi yang terjaring OTT KPK. Tasdi merupakan kader PDIP.

"Salam metal Bupati Purbalingga yang dipertontonkan di KPK tentu mengingatkan bahwa PDIP sebagai parpol penguasa dan pendukung Jokowi merupakan parpol nomor dua terbanyak diciduk KPK," sebut Tasdi.

SUMBER
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: