logo
×

Selasa, 11 April 2017

Teror Novel Baswedan Terkait Korupsi E-KTP? Syamsuddin Salahkan Jokowi

Teror Novel Baswedan Terkait Korupsi E-KTP? Syamsuddin Salahkan Jokowi

IDNUSA, JAKARTA - Teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tadi Subuh diduga ada kaitannya dengan kasus E-KTP yang menyeret sejumlah pejabat. Pelaku teror pun diduga suruhan koruptor E-KTP.

Novel Baswedan disiram air keras usai melaksanakan salat Subuh di salah satu masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).

“Sebenarnya ini bukan teror ke novel pribadi saja. Melainkan ke negara yang selama ini pemerintahnya tidak jelas berdiri di mana. Pemerintahnya seolah senyap selama ini dalam pemberantasan korupsi. Ada di ucapan tapi tidak ada di tindakan dalam penegakan hukum,” ucap Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah.

Menurut Syamsuddin Alimsyah, kejadian ini sesungguhnya menjadi tamparan oleh koruptor bagi pemerintah sekarang yang cenderung main aman.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden sejatinya memosisikan dirinya sebagai panglima besar dalam pemberantasan korupsi yang memiliki kepekaan dan antisipasi,” tambah Syamsuddin.

Novel Baswedan yang terbaring di rumah sakit setelah disiram air keras oleh orang tak dikenal. Istimewa

Syamsuddin mencontohkan, dalam kasus mega korupsi E-KTP, Presiden Jokowi seharusnya sejak awal peka dan paham betul akan kasus ini yang melibatkan elit yang memilki kekuatan super menggoyang negara.

“Bukankah KPK dari awal sudah terang juga menjelaskan ini? Itu artinya negara melalui pemerintahnya bila benar peduli anti korupsi seharusnya mengerahkan seluruh kekuatan membackup KPK untuk menuntaskan cepat kasus ini,” tegas pria yang akrab disapa Syam itu.

Syamsuddin heran dengan gaya pemerintah sekarang ini, dimana rakyat dipaksa bayar pajak dan denda bila telat, tapi praktek korupsi seolah dibiarkan terus.

“Kita mengecam dan mengutuk keras kasus ini (teror ke Novel Baswedan). Pelakunya harus diusut. Tapi terpenting negara melalui pemerintah juga harus dituntut keperpihakannya. Negara harus turun tangan,” pungkas Syamsuddin Alimsyah. (ps)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: