IDNUSA, KEPULAUAN RIAU - Setelah keluarnya kebijakan pemerintah terhadap divestasi terhadap perusahaan tambang asing yang melakukan bisnis di tanah air, PT Freeport Indonesia Indonesia berulah.
Ulah itu dikhawatirkan akan mengancam pada kondisi kamtibmas di Papua. Mengantisipasi hal itu, Polri menambah kekuatan personel keamanan dengan mengirimkan personel bantuan kendali operasi (BKO) dari Satuan Brimob dari sejumlah daerah, termasuk juga dari Kepulauan Riau (Kepri).
Pada Senin (3/4), Polda Kepri mengirimkan 100 orang personel Brimob untuk BKO di Papua. Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian menuturkan, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis terkait kontrak PT Freeport Indonesia. Pada kebijakan itu pihak perusahaan menilai ada ketimpangan, yakni kebijakan divestasi sebesar 51% kepada pemerintah indonesia.
Atas adanya kebijakan itu, perusahaan tersebut membuat langkah-langkah untuk mempertahankan aset asetnya seperti mengancam akan melakukan PHK kepada para pekerja PT Freeport Indonesia.
"Jika pemerintah tetap bersikeras terhadap kebijakan strategisnya, tentu saja gelombang PHK yang direncanakan oleh perusahaan dapat memicu berbagai respon yang kurang baik dari para pekerja dan juga dapat mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua," kata Irjen Sam Budigusdian seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (4/4).
Untuk itu, imbuhnya, pimpinan polri menganggap perlu dilakukannya penebalan pengamanan di perusahaan tersebut sebagai tindakan preventif.
Terlepas dari masalah ekonomi yang terdapat dalam masalah kontrak freeport, Polri sebagai pengembangan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat diharapkan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
"Keamanan secara menyeluruh tetap dipercayakan kepada polri dan merupakan tumpuan harapan rakyat Indonesia demi terselenggaranya Indonesia yang berdaulat, aman dan tertib," tuturnya. (jpg)
