Sebaliknya tim kampanye Anies-Sandi justru mampu membuat "diskursus" bahwa masyarakat Jakarta banyak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Isu kepemilikan rumah dan DP nol persen mampu menyita perhatian selama tiga bulan sejak Januari hingga Maret. Walaupun program rumah tersebut dikriminalisasi, hasil perolehan suara Anies-Sandi pada putaran pertama sangat memuaskan.
Fakta bahwa hampir lima puluh persen warga yang tinggal di ibukota tidak memiliki rumah pribadi akhirnya menjadi public talks. Di sisi lain, tim Ahok hanya bisa mengkritik program tersebut dengan hal hal teknis, namun tidak punya program kongkrit kepemilikan rumah. Sungguh ironi, Tim kampanye Ahok terpancing oleh program tim Anies-Sandi. Sayangnya , kritik tim Ahok justru membuat program rumah Anies-Sandi semakin populer.
Masyarakat Jakarta banyak yang tahu, rumah adalah kebutuhan primer sekaligus tabungan. Solusi menyewa rusunawa justru akan membuat masyarakat semakin miskin karena living cost dan harga hunian senantiasa mengalami peningkatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya realisasi program DP nol persen bukan ditentukan oleh pihak perbankan, namun oleh gerakan dari masyarakat yang tidak punya rumah yang seharusnya berhak menuntut kepemilikan rumah.
Tim sukses Ahok sepertinya lupa,
bahwa semakin mahalnya rumah adalah akibat kebijakan Ahok terkait reklamasi dan pembelian lahan RS Sumber Waras. Tanpa disadari, lontaran program rumah DP nol persen tim Anies-Sandiaga, ibarat peribahasa sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Disatu sisi mengkritik kesalahan kesalahan Ahok, sekaligus mendorong "bangkitnya kesadaran" masyarakat yang dipersulit hidupnya.
Dengan demikian, pertarungan pilgub menjadi semakin menarik untuk disimak. (*)
Oleh: Ziyad Falahi
