IDNUSA, JAKARTA - Dua hari menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan dan menemui para petinggi di bidang keamanan dan pertahanan negara. Tujuannya agar proses pemungutan suara pada Rabu mendatang (19/4) dapat berjalan lancar dan aman, tanpa adanya intimidasi.
Pertemuan tersebut berlangsung di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4). Para petinggi yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Selain itu, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan kondisi Jakarta selama berlangsungnya pilkada. Karena itu, dia mengajak seluruh warga Jakarta yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak tersebut. Apalagi, hak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur itu dijamin konstitusi.
Presiden sudah memerintahkan seluruh aparat negara, baik TNI dan Polri, untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. “Semua warga harus dapat melaksanakan haknya tanpa gangguan dan tanpa intimidasi dari pihak mana pun," katanya.
Jokowi pun menyatakan keyakinannya bahwa proses demokrasi yang akan berlangsung di DKI Jakarta ini akan berjalan secara lancar, bersih, dan tertib.
Demi menjaga keamanan, Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan maklumat bersama. Maklumat itu memuat larangan mobilisasi massa saat hari pemungutan suara Pilkada Jakarta karena dapat mengintimidasi secara fisik dan psikis.
"Demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif," tulis maklumat yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, yang dikeluarkan Senin (17/4) ini.
Ada tiga poin isi maklumat tersebut. Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis, dalam bentuk apa pun. Karena itu, massa dilarang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta jika tidak berkepentingan menggunakan hak pilihnya.
Kedatangan massa yang tidak berkepentingan tersebut dikhawatirkan membuat situasi kurang kondusif dan masyarakat merasa terintimidasi. (Baca: Pilkada Jakarta Catatkan Partisipasi Tertinggi Sepanjang Sejarah)
Kedua, jika ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI, dan instansi terkait akan melakukan pencegahan dan pemeriksaan di jalan. Massa pun nantinya diminta kembali ke daerah masing-masing.
Ketiga, bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka kepolisian akan melakukan proses hukum.
Sebelumnya, memang ada rencana sekelompok masyarakat menggelar gerakan "Tamasya Al Maidah", yaitu mengajak masyarakat untuk mendatangi dan mengamankan proses pemungutan suara di TPS-TPS. Pada Senin sore ini, sejumlah tokoh juga menggelar konferensi pers mengenai Tamasya Al Maidah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Senin (17/4) sore.
Acara ini akan dihadiri Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, politikus senior Amien Rais, Wakil Ketua Pertimbangan MUI Pusat Didin Hafidhuddin, serta Ketua Panitia Tamasya Al Maidah Ansufri I.D. Sambo.
"Dalam rangka memantapkan konsolidasi umat Islam untuk turun bersama Gerakan Tamasya Al Maidah dan konsolidasi nasional tokoh-tokoh Islam dan alumni "212"," tulis Tim Media Center Tamasya Al Maidah dalam pesan undangannya yang diterima Katadata. (kd)
