IDNUSA, JAKARTA - Sebelumnya, Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono menyatakan, sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 910,6 miliar. Dari temuan tersebut terdapat potensi sanksi administrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp 538,13 miliar. Berikut penjelasan Ketua BPK, Harry Azhar Aziz terkait hal tersebut;
Asal kewajiban PPN BUMN ini dari mana sih?
BUMN itu menjadi wajib pungut setiap dia menjual apa gitu. Di situ ada pajaknya kan. Nah, itu siapa yang mengambil pajaknya? Itu BUMN sebagai wajib pungut, terkumpulah segitu selama semester II kemarin, tetapi belum disetor kepada negara.
BUMN apa saja yang menunggak PPN itu?
Tidak layak saya sebut. Soalnya nanti kan bisa menjatuhkan saham mereka kalau yang terbuka kan. Kami hanya minta perhatian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kalau memang BUMN-nya ngotot tidak mau menindaklanjuti hasil temuan kami, bisa ada unsur pidananya nanti. Apalagi kalau itu ada penggelapan.
Kalau berdasarkan sektor usaha BUMN bisa anda sebutkan?
Saya tidak ingat jumlah tiap-tiap sektornya. Yang pasti rinciannya sudah kami laporkan ke Ditjen Pajak. Silakan ditanya saja ke sana.
Kata Anggota BPK temuan ini sering ada juga tahun-tahun sebelumnya. Apa betul?
Iya. Sebagian juga barangkali Ditjen Pajak bisa tidak tahu. Makanya kami beri tahu temuan kami, angkanya seperti itu. Ditjen Pajak kan punya penyidik yang bisa mengusut dan menyelesaikannya.
Kenapa temuan seperti ini bisa berulang?
Cuma ada dua kemungkinan, lalai atau disengaja. Enggak ada kemungkinan lainnya.
Kalau dalam temuan ini termasuk lalai atau disengaja?
Kami tidak mengatakan disengaja ataupun ada kelalaian. Yang jelas kami laporkan itu hasilnya.
Dua kesalahan itu sanksinya apa?
Kalau lalai, kemungkinan sifatnya administratif. Kalau disengaja ada unsur pidana. Siapa yang terlibat di situ bisa terkena unsur pidana kalau disengaja.
Tapi kok bisa ada temuan kerugian negara berulang begini. Mungkin saja sosialisasi soal aturan dan sanksinya kurang?
Saya yakin semua pemegang mandat itu sebetulnya sudah tahu aturannya. Jadi kalau kamu bilang sosialisasinya kurang, kamu meremehkan pemerintah kalau begitu. Kami menafikan pemerintan kalau begitu. Jadi saya yakin sosialisasinya tidak kurang. Hanya saja karena kami mendapatkan temuan itu, maka kami ingatkan, bahwa ada masalah.
Apa lagi temuan lain BPK yang terkait dengan BUMN?
IHPS II Tahun 2016 itu memuat ringkasan atas 34 hasil pemeriksaan BUMN, dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut terdiri atas atas sembilan hasil pemeriksaan kinerja, dan 25 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain, pemeriksaan atas pengelolaan rantai suplai, dan pemeriksaan atas operasional BUMN. Hasil pemeriksaan pada SKK Migas menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan rantai suplai belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan. BPK mengingatkan juga ada permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada pemeriksaan operasional BUMN.
Permasalahan apa?
Di antaranya Pengadaan pipa pada proyek pemasangan pipa jalur Bitung-Cimanggis dan proyek pengembangan Duri-Dumai senilai 21,85 juta dolar AS, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas Batam senilai Rp 18,57 miliar, yang belum dimanfaatkan pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Kalau soal proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu mega watt bagaimana?
Soal itu BPK menyimpulkan PLN belum bisa merencanakan secara tepat proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik. Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTUAmbon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 yang terhenti. Masih ditambah PLTU Kalbar 1 berpotensi terhenti. Hal ini mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp 609,54 miliar, dan US$ 78.69 juta untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat. (rmol)
