IDNUSA, JAKARTA - Salah satu politisi dan juga merupakan bagian dari aktivis 98' mempertanyakan di mana keberadaan aparat saat pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana bukan dari APBD. Termasuk LSM, politisi ini juga menanyakan hal yang sama.
"Maka, di sini saya bertanya, 'Di mana penegak hukum, terutama KPK dan para LSM soal korupsi yang biasanya galak'," tanya Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, melalui akun Twitter.
Fahri sebelumnya mengkritisi penggunakan biaya dari luar, bukan dari APBD tetapi tidak berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. Sebagai contoh isu kebijakan pembangunan simpang jalan Semanggi.
Fahri pun menduga tidak adanya aparat penegak hukum yang bergerak cepat karena ada misi lain di baliknya. "Rupanya ini tujuan mereka selama ini mau menghancurkan reputasi lembaga pengawasan.
Rupanya, di luar sana mereka pesta pora dengan uang swasta. Uang yang tidak ada pertanggung-jawabannya. Dan dengan uang tanpa batas itu mereka membangun citra sebagai pejuang rakyat."
Salah satunya yang dinilai Fahri atas kebijakan Ahok adalah melakukan reklamasi pulau di Jakarta. "Mereka bikin pulau dengan menggusur rakyat, menyewa aparat memakai pentungan dan alat berat. Harga tanah hasil gusuran yang nyaris gratis itu dijual ribuan kali lipat harganya."
Dan menurutnya, dari situ mereka mendapatkan keuntungan besar dan hasilnya diduga dibagi-bagi untuk segala hal tanpa dituduh korupsi dan tanpa suap. (vi)
