IDNUSA, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat dari Fraksi PKS, Nasrullah meminta Bawaslu DKI Jakarta, OJK dan PPATK untuk memeriksa sumber dana program kampanye KJL tim sukses paslon petahana yang diduga melibatkan Bank DKI ini.
“Kan aturannya jelas, dari besaran dana untuk kampanye dan semua sumber dana harus dilaporkan. Jadi mereka harus diperiksa,” ujar Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (15/4/2017).
Adanya dugaan keterlibatan Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam program kampanye Kartu Jakarta Lanjut Usia (KJL) menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Program ini sudah berlangsung beberapa hari belakangan.
“Menurut informasi, diberbagai wilayah tanpa melibatkan secara resmi institusi pemerintah setempat, seperti RT, RW, Lurah dan seterusnya keatas,” kata Nasrullah heran.
Nasrullah mengatakan, selama ini tidak pernah ada pembahasan mengenai program KJL, karena itu dirinya heran dengan adanya kabar bahwa KJL akan diberikan kepada warga Jakarta yang lanjut usia.
“Padahal selama ini tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu, tidak ada sama sekali, ” ungkap Nasrullah.
Selain itu, masih menurut Nasrullah, dirinya juga menyayangkan keterlibatan Bank DKI yang merupakan BUMD dalam kegiatan kampanye politik petahana, yang programnya jelas tidak ada dalam APBD DKI Jakarta tahun 2017.
“Kok bisa Bank DKI menjadi alat kampanye paslon petahana, padahal program tersebut tidak ada di APBD DKI tahun 2017,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta ini mengakhiri.
