IDNUSA, JAKARTA - Cagub-cawagub inkumben Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan mengebut program Pemprov DKI yang belum terselesaikan. Dalam 6 bulan sisa jabatan, ada 3 program yang akan dipercepat penyelesaiannya, salah satunya adalah soal sertifikat.
Selama menjabat di DKI, Ahok memang kerap menerima keluhan warga terkait permasalahan sertifikat tanah maupun bangunan. Oleh karena itu dia berusaha menuntaskannya.
"Misalkan semua orang Jakarta rumahnya punya sertifikat jadi enggak usah bayar Bea Pengurusan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," ujar Ahok di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (19/4).
Selain itu, dia juga ingin memasukkan bahan bangunan ke dalam e-katalog. Sehingga kerja pasukan merah yang merupakan PHL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI akan lebih transparan.
"Sehingga kita kalau punya pegawai PHL butuh perbaiki rumah orang, tinggal bayar aja batakonya habis berapa, semen berapa. Sehingga kita harapkan dengan dasar ini kita bisa menyelesaikan semua rumah kumuh di Jakarta," urainya.
Selain itu, dia juga akan memberantas kampung kumuh di DKI dengan menawarkan apartemen seluas 100 meter bagi warga yang membutuhkan. Ahok mengaku sudah mendapatkan lahan seluas 100 hektar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Apartemen ini akan dijual kepada warga kelas menengah.
"Kita enggak usah ambil keuntungan properti, hanya ambil keuntungan kontraktor dan tanah," tuturnya.
Ahok menyebut, dengan pola ini ke depan kawasan kumuh di Jakarta akan menjadi bagus dan layak huni. Dia yakin program ini akan menguntungkan semua pihak.
"Kalau ini berhasil semua orang akan ikut. Ini akan kerja cepat," tuturnya.
"Kan tinggal 6 bulan tentu kan kita harus kebut. Kan kemarin kalau kita sambung sampai 2022 bisa santai sedikit," imbuh Ahok. (kp)
