IDNUSA - Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang selama ini dibangga-banggakan oleh pemerintah karena dianggap berhasil jika dibanding negara lain ternyata cuma pemutarbalikan fakta saja. Pasalnya, dari indikator yang ada, tax amnesty ini gagal total.
Menurut pengamat ekonomi politik dari AEPI, Salamuddin Daeng, proyek tax amnesty pemerintahan Jokowi dari dulu sudah dianggap akan gagal total. Karena seluruh asumsi yang dibuat menyangkut target penerimaan APBN telah gagal total.
“Bahkan target repatriasi aset, target deklarasi harta, hanyalah ilusi atau cuma angan-angan pemerintah saja. Karena indikatornya di tengah klaim keberhasilan tax amnesty di 2016, ternyata penerimaan pajaknya tak alami kenaikan berarti dibanding 2015,” ungkap Daeng kepada Aktual.com, Senin (20/3).
Capaian penerimaan pajak yang buruk di 2016 ini, kata dia, justru di saat kondisi ekonomi 2016 sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari data penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 hanya mencapai Rp1.105 triliun atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016.
“Dan beda sedikit dari penerimaan pajak tahun 2015 yang senilai Rp1.055 triliun atau 81,5 persen dari yang ditargetkan dalam APBN Perubahan 2015. Sehingga hanya ada tambahan penerimaan pajak Rp50 triliun saja di tahun lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa tax amnesty hanyalah dagelan yang memalukan,” tutur dia.
Karena dengan indikator tersebut, jelas Daeng, jangan-jangan tax amnesty ini hanyalah menghapus kewajiban atau utang pajak pengusaha-pengusaha kelas kakap. “Sedang pemerintah sendiri hanya menyasar pengusaha dan masyarakat kelas teri saja,” tegas Daeng.
Program tax amnesty sendiri hingga awal pekan ini mencatat angka deklarasi mencapai Rp4.538 triliunan, tapi malah mayoritasnya deklarasi dalam negeri. Serta dana repatriasinya cuma Rp145 triliun atau jauh dari target Rp1.000 triliun.
Dengan uang tebusan yang masuk kas negara hanya sebesar Rp107 triliun atau diperkirakan tak akan menapai target pemerintah di angka Rp165 triliun. (akt)
