logo
×

Rabu, 22 Maret 2017

Sikap Teten Di Polemik Semen Cuma Cari Popularitas

Sikap Teten Di Polemik Semen Cuma Cari Popularitas

IDNUSA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menyatakan jika kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia (SI) di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah benar-benar berhenti justru akan merugikan negara.

"Perlu diketahui, pemberhentian (operasional) berpotensi menghilangkan aset negara senilai Rp 5 triliun," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/3).

Pernyataan Hermawan tersebut sebagai respons atas langkah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki yang menerima perwakilan warga Kendeng saat menggelar aksi semen kaki di depan Istana Negara. Di mana, pada pertemuan tersebut, Teten sempat menyatakan bahwa proses penambangan PT SI di Rembang untuk sementara diberhentikan dengan alasan telah ada kesepakatan.

Dia menilai, sikap Teten tersebut justru salah langkah. Menurut Hermawan, kebijakan yang diambil Teten selaku KSP hanya untuk mencari popularitas semata di kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Saya kira masih banyak orang Indonesia yang lebih pantas dan bijak untuk menjabat sebagai pimpinan KSP. Teten Masduki telah berkali-kali merugikan negara karena policies-nya hanya demi kepentingan mencari popularitas di kalangan LSM," jelas Hermawan.

Diketahui, pada Senin kemarin (20/3), perwakilan petani Kendeng diundang Teten Masduki untuk melakukan pertemuan dengan pihak Istana. Namun, pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Hanya saja, Teten sebelum bertemu dengan perwakilan warga sempat mengungkapkan tentang kesediaan PT Semen Indonesia (SI) untuk sementara menghentikan kegiatan operasionalnya di Pegunungan Kendeng. Perusahaan BUMN tersebut juga berjanji memperbaiki akses jalan yang rusak akibat dilintasi alat-alat berat untuk pertambangan. (rm)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: