IDNUSA - Anggota Komisi XI DPR, Refrizal sangat menyayangkan laju pertumbuhan ekonomi di bawah duet Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pasalnya di bawah duet menteri ini, justru pertumbuhan ekonomi yang dicapai tak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Faktanya, dengan laju pertumbuhan ekonomi 2016 yang cuma 5,02 persen, 1 persen pertumbuhannya hanya menyerap 110 ribu tenaga kerja baru.
“Padahal mestinya, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu harus bisa menyerap 1 juta tenaga kerja. Tapi itu tak terjadi di 2016. Sangat disayangkan,” cetus Refrizal kepada Aktual.com, Senin (20/3).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang sehat itu adalah setiap 1 persennya mau menyerap 1 juta tenaga kerja tadi. Padahal selama ini, pemerintah mengklaim banyak membangun proyek infrastruktur.
“Sampai saat ini, kalau pun klaim pemerintah mengatakan, sudah banyak menyerap tenaga kerja. Lantas muncul pertanyaan, tenaga kerjanyaorang kita atau bukan? Jangan-jangan justru pekerja asing yang banyak bekerja. Sehingga rakyat kita tetap saja menganggur. Bagaimana nih tim ekonomi kita?” ketusnya.
Untuk itu, kata dia, agar proyek-proyek infrastruktur itu berjala lancar dan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia, pemerintah harus mampu menggenjot dana repatriasi dari program tax amnesty atau juga lewat mendorong investasi untuk masuk.
“Karena semakin banyak dana (repatriasi) masuk akan berdampak ke perekonomian dan juga untuk genjot infrastruktur,” tutut dia.
Seperti tol trans Sumatera atau tol trans Kalimantan. Bahkan tol trans Jawa pun belum rampung. “Itu butuh dana besar dan kalau dibangun akan berdampak ke pertumbuhan di daerah sekitarnya dan tentu harusnya banyak menyerap tenaga kerja,” kata dia.
Namun dirinya ragu dana repatriasi akan banyak masuk, sehingga akan mengganggu kesuksesan program amnesti pajak. Untuk itu, dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
“Pemerintah targetnya (pertumbuhan) 5,1 persen. Kalau tax amnesty berhasil bisa tercapai. Tapi saya ragu, sepertinya akan di bawah 5 persen,” pungkas politisi PKS ini. (akt)
