IDNUSA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga kuat melanggar Pancasila dan UUD 45 dengan meminta memisahkan politik dan agama.
“Jokowi meminta agar agama jangan ikut berpolitik, sementara itu dalam mukernas Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat menyampaikan bahwa di Istana ada orang-orang komunis,” kata politikus senior PPP Habil Marati kepada suaranasional, Kamis (30/3).
Kata Habil, pernyataan Jokowi yang meminta memisahkan agama dan politik ada hubungannya dengan pernyataan purnawirawan angkatan darat bahwa ada orang komunis di istana.
“Bahwa telah terjadi pelanggaran TAP MPRS NO 25 thn 1966, ajakan Jokowi tersebut secara Konstitusi dan idiologi Jokowi telah melanggar Pancasila dan UUD 45,” ungkap Habil.
Ia pun mempertanyakan sikap diam TNI atas pernyataan Jokowi yang telah melanggar Pancasila dan UUD 45.
“Pertanyaannya kemana TNI?” tanya Habil.
