IDNUSA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mochtar, meminta KPK tidak memberikan perlakuan istimewa kepada nama-nama besar yang disebutkan dalam dakwaan kasus e-KTP. Ia juga mengatakan, pengusutan dugaan suap mega proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun merupakan ujian bagi KPK.
Menurutnya, KPK harus mampu menangani perlawanan dari sejumlah nama-nama besar dengan membongkar kasus ini hingga tuntas, karena menyangkut pertaruhan dan kredibilitas dan kapabilitas KPK.
"Ini adalah tantangan buat KPK. Seberapa kuat dan kencang (ujiannya), seberapa baik menuntaskan kasus ini. KPK kan banyak kasus-kasus serupa seperti ini, kalau KPK mampu mengejar secara keseluruhan sampai semua yang disebutkan masuk (dibongkar dan bisa dijadikan tersangka)," katanya di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jakarta, hari ini.
Mantan direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum UGM itu juga mengkritik KPK yang belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. KPK, kata dia, masih fokus terhadap penindakan-penindakan pelaku korupsi, padahal seharusnya sebagai lembaga negara yang fokus di bidang korupsi, seharusnya bisa melakukan pencegahan.
"Sampai saat ini belum banyak tawaran itu (pencegahan), karena praktik korupsi anggaran dengan permainan hulu hilir kaya bancakan ini. Kita harapkan KPK kemudian bisa kejar orangnya, bisa memetakan chase-nya lalu bisa mengeluarkan resep supaya kejadian serupa tidak terulang lagi," tambahnya.
Ia mengatakan, pada kasus suap di bidang lingkungan hidup dan suap di daerah, menurutnya pola korupsi tersebut sudah sangat sering terjadi, tapi kenapa KPK sampai sekarang belum juga memberikan contoh pencegahan.
"Cape kita kalo terulang lagi kan. Permainannya kan itu-itu aja, ijon, permainan dari awal dan ini di pusat. Di daerah anda bisa bayangkan ada 534 permainan kaya begini di daerah. Kalau tidak keluar dengan resep perbaikan KPK maupun negara ini ya kita jadi kaya roller coster kan, kadang-kadang naik kadang-kadang turun, habis itu naik lagi," pungkasnya. (rn)
