IDNUSA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengecam tindakan represif aparat terhadap kader-kader KAMMI wilayah Jakarta saat aksi di depan Mabes Polri, Selasa lalu.
"KAMMI pusat mempertanyakan sikap polisi yang cenderung kasar dan berusaha untuk menghalang-halangi aksi yang dilakukan oleh teman-teman KAMMI. Padahal, aksi ataupun unjuk rasa merupakan tindakan yang dilindung oleh UU," ujar Sekjen PP KAMMI, Irfan Ahmad lewat keterangan tertulisnya, hari ini.
Pengurus Wilayah KAMMI DKI sebelumnya menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri untuk mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap oknum penegak hukum yang menyembunyikan harta kekayaannya di daerah Tegal, Jawa Tengah.
Namun, Irfan menyesalkan tindakan polisi yang mendadak membubarkan massa aksi saat sedang berlangsung orasi tuntutan.
"Padahal, polisi harus konsisten dalam menyikapi isu yang ada. Jangan sampai menutup-nutupi isu yang berkaitan dengan petinggi polisi, sehingga demo teman-teman dibubarkan", terang Irfan.
Dia juga menegaskan bahwa PP KAMMI akan mendukung langkah yang dilakukan oleh teman-teman PW KAMMI Jakarta yang mencoba untuk menghadirkan lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang bersih di DKI Jakarta.
"Upaya yang dilakukan oleh teman-teman PW KAMMI Jakarta sudah tepat dan harus didukung. Sebagai organ mahasiswa ekstraparlementer, tugas mahasiswa adalah ikut mengawasi kebijakan dan tindakan para petinggi DKI agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada penyimpangan, maka harus didorong untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku", tandas Irfan. (rn)
