Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik bersama Tim Advokasi Anies-Sandi, Arifin dan perwakilan komunitas pemerhati Pilkada dari alumni ITB, Akhmad Syarbini di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017) |
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik mengaku, pihaknya menemukan puluhan ribu data invalid Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini diduga tak lepas dari peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), yang menurutnya sejak awal memang enggan transparan terkait DPT, DPTb dan Suket.
Karenanya, Taufik menegaskan, jika Dinas Dukcapil masih terus mengeluarkan data kependudukan bermasalah, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan data.
"Dari temuan kami yang bekerja sama dengan komunitas alumni ITB, ditemukan 28.853 data invalid meliputi NIK dan nomor KK yang menjadi dasar Dukcapil mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP untuk mencoblos di Pilkada lalu," ujar Taufik di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).
Dijelaskan Taufik, penemuan data cacat atau palsu itu baru dilakukan untuk wilayah Jakarta Barat. Belum termasuk empat wilayah lain.
"Dari jumlah DPT sebanyak 7,1 juta, kami masih akan terus menyisir untuk mencari pelanggaran administrasi yang diduga disengaja oleh instansi pemerintah terkait, baik lurah maupun camat," beber Taufik didampingi Tim Advokasi Anies-Sandi, Arifin dan komunitas alumni ITB.
Ditempat yang sama, Arifin menambahkan, bahwa temuan hampir 30 ribu data administrasi cacat tersebut, belum termasuk perkiraan KTP atau Suket palsu.
"Saat ini kami belum dapat masukan soal KTP palsu, tapi kemungkinan ada cukup banyak modus kecurangan serupa," papar Arifin.
Sementara itu, perwakilan komunitas pemerhati Pilkada dari alumni ITB, Akhmad Syarbini menyebut, bahwa temuan itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah alumni ITB.
Menurutnya, temuan itu bukan mengada-ada tapi berdasarkan data dan fakta serta dapat dipertanggung jawabkan.
"Temuan itu baru tahap pertama. Kami masih akan melakukan pengecekan di seluruh wilayah Ibukota," ungkap Abi sambil menunjukkan data invalid yang diperolehnya. (ts)