IDNUSA - Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengharapkan adanya kepemimpinan baru di tubuh partai beringin itu.
Ia menambahkan, saat ini citra Partai Golkar terus ternodai dengan adanya kasus korupsi e-KTP. Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah nama politikus Golkar di DPR disebut-sebut menerima aliran dana 'haram' itu.
"Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen," kata Doli pada TeropongSenayan, Minggu (18/3/2017).
Hal ini, kata Doli, setelah melihat situasi pasca persidangan di Pengadilan Tipikor 9 Maret lalu hingga saat ini sangatlah tidak menguntungkan Partai Golkar.
"Sejak saat itu "argo" pencitraan buruk Golkar kembali terus berjalan. Keterlibatan sejumlah nama kader termasuk Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum, telah membuat Golkar seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata," tegasnya.
Bahkan, lanjut mantan Ketua KNPI ini, sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai.
"Tentu situasi seperti itu tidak bisa terus dibiarkan, karena akan sangat mengganggu konsolidasi serta dapat menggerus elektabilitas Golkar yang akan menghadapi pilkada serentak 2018 dan pileg-pilpres 2019,"
Untuk itu, dirinya meminta para pimpinan partai perlu melakukan konsolidasi. Mungkin bisa dimulai dari rapat antar Dewan, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Kemudian Setya Novanto selaku Ketua Umum DPP diajak rembugan untuk mencari solusi terbaik.
"Baru kemudian stake holder lain, seperti DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilibatkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART. Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain," tandasnya. (ts)
