NUSANEWS - Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama pun angkat bicara. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku awalnya pihaknya mengajukan RAPBD DKI Jakarta dengan besaran Rp 68 triliun. Karenanya, dia tidak mengetahui jika ternyata usai melakukan pembahasan dengan DPRD DKI terjadi kenaikan hingga Rp 70,8 triliun.
"Pas saya susun KUAPPAS, kita menyadari untuk memenuhi belanja uang DPRD selalu uangnya dimark-up. Makanya ketika kami koreksi. Makanya saya tanya bisa enggak sampai Rp 70 triliun ini, padahal kita tentukan Rp 68 triliun," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).
Ahok menegaskan, tidak dapat berbuat banyak jika memang terjadi perubahan besar-besaran dalam anggaran tahunan itu. Sebab berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Plt Gubernur DKI memiliki kewenangan setara dengan Gubernur DKI definitif.
"Menurut saya menyalahi UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah. Tapi saya enggak bisa bilang itu salah atau tidak, makanya saya butuh putusan MK," tutupnya.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono pun blak-blakan menjelaskan soal APBD DKI 2017 naik menjadi Rp 70,8 triliun. Sumarsono menegaskan tidak ada perombakan RAPBD DKI 2017. Menurutnya, istilah perombakan tidak tepat karena yang terjadi adalah penyesuaian.
Pria yang juga memegang jabatan sebagai Dirjen Otda di Kemendagri ini menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kenaikan nilai RAPBD DKI 2017 hingga menjadi Rp 70,8 triliun.
"Ada dana tambahan dari kenaikan pendapatan dari hasil pajak retribusi pajak sekitar Rp 530 M dan dana sisa yang tidak terpakai di 2016 sekitar Rp 1 T," kata Sumarsono, di Balai Kota, Rabu (7/12).
Sumarsono menilai kelebihan pendapatan dan sisa anggaran tersebut akan lebih bijak jika digunakan untuk menjalankan beberapa program daripada disimpan.
"Pertama adalah untuk ruang terbuka hijau (RTH) atau taman. Karena Jakarta ini kan sudah padat banget, warga butuh ruang hijau dan tentu saja hal itu butuh lahan, maka disiapkan Rp 300 miliar," terangnya.
Selain mengalokasikan dana tambahan untuk pengadaan lahan untuk RTH, Pemprov DKI juga menambahkan anggaran pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun). Menurut data, di Ibu Kota ini masih ada sekitar 11.500 kepala keluarga korban penertiban dan relokasi bantaran kali yang menanti pembangunan rusun.
Selain membangun RTH dan Rusun, Sumarsono juga ingin agar Ibu Kota mempunyai Taman Makam Pahlawan.
"Saya ini kan orang Kemendagri, saya tahu DKI Jakarta ini satu-satunya provinsi yang gak punya taman makam pahlawan. Ada itu yang di Kalibata bukan milik provinsi tapi milik pemerintah pusat," keluhnya.
Pria yang akrab disapa Soni ini akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 M untuk pengadaan taman makan pahlawan. Dia berharap Gubernur DKI terpilih tidak akan meniadakan program ini agar pembangunan Jakarta bisa lebih maju lagi.
Selain fokus pengadaan lahan, Sumarsono juga menjelaskan bahwa alat berat yang dimiliki DKI harus ditambah agar kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik lagi.
"Program penanggulangan bencana di Jakarta sudah baik. Supaya bisa semakin baik, butuh alokasi tambahan untuk membeli alat berat, yang kita fokuskan alat berat untuk Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Air, cuma Rp 100 M," ungkapnya.
Selain itu, untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang modern dan destinasi wisata internasional, anggaran untuk Kepulauan Seribu dinaikan.
Sumarsono menjelaskan tidak ada yang salah dengan kenaikan APBD DKI karena sudah sesuai dengan prosedur. Program yang ditambahkan bukan merupakan program 'titipan' tetapi sebagai salah satu penjabaran dari kerangka Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih 2012 lalu, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Selama program tersebut masih ada dalam koridor RPJMD yang merupakan terjemahan dari visi dan misi Jokowi-Basuki. Anggaran yang dibahas oleh DPRD DKI dan Pemprov DKI tidak menyalahi aturan," tegasnya.
"Kalau tidak setuju ya jangan dilaksanakan. Silakan saja tidak dikerjakan jadi Rp 0 lagi di APBD perubahan nanti. Tapi itu jelas akan menghambat pertumbuhan Jakarta," ujar Sumarsono.
Sumarsono juga menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini jangan sampai dijadikan citra buruk terhadap DPRD karena menurutnya APBD itu milik bersama dan tidak ada istilah titipan.
"Tidak ada istilah perombakan dan diotak-atik, tidak ada perubahan bahkan satu kalimat pun. Kalau DPRD titip macam-macam di luar RKPD, pasti sudah saya tolak 100 persen, yang kayak begitu tuh sudah enggak zaman," tandasnya. (mdk)
