NUSANEWS - Kecurangan Pilpres 2014 mulai terkuak melalui isi rekaman pertemuan Presdir Freeport Ma’ruf Sjamsoeddin, pengusaha minyak Reza Chalid dan Ketua DPR-RI Setya Novanto.
Beberapa pembicaraan terkait kecurangan Pilpres 2014 oleh Jokowi-JK antara lain pemalsuan dana kampanye, sumbangan kampanye liar, pembelian suara pemilih di Papua lewat sistem noken, dan pengerahan Binmas kepolisian untuk mengarahkan pilihan masyarakat.
Sebelumnya, Mata-mata Australia menyadap percakapan telepon selular para pejabat Indonesia dan data publik, yang berhubungan dengan Pilpres. Hal itu terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.
Salah satu hasil sadap yang akan dibuka oleh WikiLeaks adalah percakapan Jokowi dengan beberapa pihak saat pilpres 2014 Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan harian selandia baru pada maret 2015 silam.
WikiLeaks, menyebutkan Badan spionase elektronik Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan & Komunikasi Selandia Baru (GCSB) melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia.
Terkuaknya bukti kecurangan Pilpres juga dimiliki kubu Prabowo Subianto yang menjadi lawan Joko Widodo saat Pilpres. Saat itu, bukti data tim Prabowo yang disampaikan Sekjen Partai Golkar Idris Marham menyebut bahwa adanya pemungutan suara ulang (PSU) disejumlah daerah diantaranya enam kabupaten/kota di Jawa Timur, 5.814 TPS di DKI, dan beberapa provinsi lainnya.
Bukti data ini juga diketahui Bawaslu-RI, dan merekomendasikan kepada KPU. Tapi semuanya terpental. Padahal, sedikitnya ada sekitar 10 kontainer bukti kecurangan Pilpres, dan 52.000 data dari 2 boks yang dikeluarkan.
Perkembangan terakhir mengenai perpanjangan kontrak karya Freeport. Saat Pilpres 2014, perusahaan tambang ini juga berkemungkinan menjadi salah satu bandar, itulah kemudian mantan Wakil kepala BIN yang merupakan Purnawiran TNI Ma’ruf Sjamsoeddin dijadikan sebagai Presiden Direktur PT Freeport yang 9,36 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia dan 90,34 persen milik Freeport/FCX.
Bahkan dalam negosiasi, saham Pemerintah Indonesia akan dipecah menjadi 33 persen. Kemudian 20 persen dipecah diantaranya 11 persen milik Joko Widodo dan 9 persen milik Jusuf Kalla.
Tugas utama mantan wakil kepala BIN menjadi Presdir Freeport yaitu perpanjangan Kontrak Karya. Itu juga dibenarkan Ma’ruf saat sidang di MKD Kamis (3/12) dirinya mengakui jika kontrak karya tidak dilanjutkan maka dia akan keluar dari Freeport. Hal ini mengarah kepada tugas utama Ma’ruf.
Kendati kecurangan Pilpres mulai dibongkar dan dikuatkan dengan rekaman pengusaha Reza Chalid. Prabowo Subianto tampaknya belum merespon sinyal kecurangan ini. Media sulit untuk bertemu dengan orang nomor satu di Gerindra tersebut.
Lalu bagaimana akhir cerita ini? (dn)
