Nusanews.com - Sudi juga membeberkan alasan mengapa SBY menyimpan rapat-rapat hasil kerja TPF selama ini. "Jika dulu pemerintahan Presiden SBY belum membuka ke publik karena masih diberlakukan sebagai pro-justicia guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kepentingan tersebut kini sudah tidak ada lagi," kata Sudi.
Menurutnya, semua temuan TPF telah ditindaklanjuti, baik selama TPF bekerja maupun setelah TPF merampungkan tugasnya. Bahkan, lanjutnya, pihak Bareskrim Polri merasa mendapatkan ruang dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
Dia menegaskan Pemerintahan SBY tidak pernah menghentikan proses penegakan hukum atas meninggalnya sang aktivis HAM tersebut. Setelah TPF Munir merampungkan tugasnya, proses penegakan hukum terus berlangsung sampai keputusan terhadap para terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
"Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan saudara A.M Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak diketemukan keterkaitannya dengan Hendropriyono," jelasnya.
Meski naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, menurut Sudi, copy naskah laporan lengkap akan diserahkan ke pemerintahan Jokowi.
"Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk dibuka ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan-tuduhan lain yang tidak berdasar," tandasnya. (mdk)
