logo
×

Jumat, 16 September 2016

Reklamasi Dilanjutkan, Buruh: Jokowi Jangan Pura-Pura Tidak Tahu!

Reklamasi Dilanjutkan, Buruh: Jokowi Jangan Pura-Pura Tidak Tahu!

 Nusanews.com - Presiden Joko Widodo harus turun tangan menghentikan rencana reklamasi teluk Jakarta karena keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta mencederai rakyat kecil.

"Jangan hanya berdiam diri atau pura-pura tidak tahu? Hentikan kebijakan Menteri Luhut dan Gubernur Ahok untuk melanjutkan reklamasi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Kamis (15/09/2016).

Kata Iqbal, buruh mengecam keras sikap Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ngotot melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta.

Menurutnya, kebijakan itu meremehkan keputusan PTUN yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait Pemberian Izin Reklamasi dan melarang pengembang melanjutkan reklamasi sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Bagi kaum buruh, sikap Menteri Luhut ini menunjukkan arogansi penguasa dan negara telah tunduk kepada pemilik modal dan memperlihatkan sikap inkonsistensi pemerintahan Jokowi-JK," kata Iqbal.

Dikatakannya, perpanjangan reklamasi ini bukanlah yang pertama, sebelumnya, dalam kasus yang melibatkan pemodal, nama menteri Luhut sering disebut. Salah satunya dalam kasus papa minta saham dan panama papers.

Reklamasi, kata dia, jelas-jelas menyebabkan kerusakan lingkungan, mematikan kehidupan nelayan, mengakibatkan banjir besar akibat tertutupnya 13 aliran sungai di Jakarta.

"Ini memperlihatkan keserakahan pemilik modal dan korporasi dengan menutup kanal-kanal diantara 2 (dua) pulau reklamasi yang melanggar hukum, yang kemudian dijual mahal tanahnya Rp 20-25 juta per meter," bebernya.

Dengan demikian, ujar Iqbal, reklamasi hanya sekedar memenuhi syahwat keserakahan para orang kaya yang ingin tinggal di bibir pantai dengan mengorbankan rasa keadilan rakyat kecil.

Iqbal melanjutkan, apabila Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini tidak menghentikan reklamasi, apalagi ditambah adanya berbagai kebijakan yang merugikan buruh maka pemerintahan Jokowi dianggap gagal. Pemerintah semakin tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Pemerintahan Jokowi telah gagal. Buruh tegaskan pemerintahan Jokowi telah gagal," kata Iqbal. (rn)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: