Nusanews.com - Jual beli serangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Sandiaga Uno semakin panas. Setelah Ahok menyerang Sandiaga soal Panama Papers dan Tax Amnesty, Sandiaga balas mengungkit soal laporak keuangan Pemprov DKI yang berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Jangan bicara saja gue bersih, gue bersih, gue bersih, tapi betul-betul dihadirkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, tanpa catatan," ujar Sandiaga sesuai salat Jumat di Masjid Guru Amin, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).
"Kita lihat saja nanti KPK membuka. Masa ada sih orang yang bersih banget enggak ada kesalahan. Masa enggak mau melihat kemungkinan ada yang tercecer laporannya. Wong dia ngurusun DKI saja enggak wajar tanpa pengecualian, apalagi (keuangan) pribadinya. Mana ada waktu," lanjutnya.
Namun Sandi menyambut baik ajakan Ahok agar tiap cagub dan cawagub membuka hartanya. Alasannya, setiap cagub dan cawagub harus bebas dari korupsi dengan menghadirkan laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Saya enggak memanas-manasi, yang diprakarsai Pak Basuki maksudnya baik. Bagaimana menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian," kata Sandi.
Sandi dan Ahok memang jual beli serangan, utamanya soal transparansi harta. Sandiaga awalnya menantang para cagub dan cawagub DKI untuk mengikuti Tax Amnesty. Menanggapi tantangan Sandiaga, Ahok mengatakan bahwa dirinya tidak perlu mengikuti Tax Amnesty karena tidak masuk dalam skandal Panama Papers. Ahok juga mengatakan dirinya tak menyembunyikan harta di luar negeri, berbeda dengan Sandiaga. Mendengar pernyataan Ahok, Sandi menyatakan bahwa 97 persen hartanya ada di Indonesia.
Laporan keuangan Pemprov DKI memang akrab dengan predikat WDP. Dalam tiga tahun terakhir, yaitu di 2013, 2014 dan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan predikat WDP untuk laporan keuangan Pemprov DKI. (dtk)
