Nusanews.com - Presiden Joko Widodo didesak untuk segera mengambil tindakan terkait sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP)yang tetap akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta.
Desakan itu disampaikan banyak pihak, di antaranya tokoh Eksponen 98, Reiza Patters. “Bagaimana mungkinn Luhut BP bilang reklamasi tidak ada masalah dan bu @susipudjiastuti sudah setuju, padahal surat tanggal 22 Juli 2016 rekomendasikan penghentian? Pak @jokowi harus ambil tindakan. Karena Menkomar tidak lagi indahkan yang lain dan secara otoriter ambil keputusan sendiri. Atau Bapak di belakang LBP?” tegas Reiza di akun Twitter @Reiza_Patters.
Reiza juga melontarkan dua pertanyaan terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. “Persoalan ini, antara LBP yang emang sok tau dan bela kepentingan pengembang secara otoriter atau memang Pak @jokowi di belakangnya.. yang mana?” tulis @Reiza_Patters.
Tak hanya itu, Reiza meminta “buzser-buzzer” Luhut Panjaitan untuk “memberitahu” Luhut soal reklamasi. “Coba tolong baser-baser LBP kasih tau dia, jangan mingkem aje dong, soal reklamasi Teluk JKT.. fasis dan otoriter bener gayanya ngurus negara..,” tegas @Reiza_Patters.
Diberitakan sebelumnya, pakar kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, menegaskan alasan Menko Kemeritiman Luhut Panjaitan melanjutkan reklamasi Pulau G, hanya untuk menjaga ‘muka’ pemerintah di hadapan investor, terbilang aneh. “Kalau investor itu merusak negara kita ya harusnya biarkan saja dia kabur,” kata Muslim seperti dikutip aktual.com (12/09).
Muslim juga mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
Tak hanya itu, Muslim juga mempertanyakan soal kajian tim Luhut yang tidak dibuka ke publik. “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” tegas Muslim. (it)
