Nusanews.com - Rangkap jabatan di politik dan di jabatan publik tidak menjadi persoalan sepanjang tetap mampu menjalankan tugas secara baik.
Sebab, yang terpenting adalah bahwa jabatan publik yang diembannya tetap bisa dijalankan secara baik, dan di sisi lain aktivitasnya dalam jabatan politik juga tidak mengganggu tugas-tugas utama sebagai pelayan publik, baik itu di ekskutif maupun di legislatif.
Demikian keyakinan Kepala BNP2TKI yang juga Ketua Tim Sukses Ahok, Nusron Wahid. Karena itulah juga, Nusron tidak pernah mempersoalkan seseorang dalam jabatannya karena memang semua akan dilihat dari bagaimana kinerja yang bersangkutan.
"Saya misalnya, sejauh ini saya merasa bisa membagi waktu. Di BNP2TKI, saya memang mendapatkan amanah dari Pak Jokowi, itu yang saya jalankan semaksimal dan sekuat tenaga saya. Di Partai Golkar, saya juga diberikan amanah di salah satu jabatan. Dan itu bisa saya jalani tanpa mengganggu tugas saya di BNP2TKI," kata Nusron beberapa saat lalu (Kamis, 15/9).
Nusron pun meyakini sejumlah pejabat publik yang dari politikus bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan tanpa targanggu. Terlebih seperti Menko PMK Puan Maharani yang dalam jabatan politiknya di PDIP memilih nonaktif.
"Jadi sebenarnya tidak ada persoalan. Karena hampir semua orang itu kan dalam mengerjakan sesuatunya tidak fokus di satu hal, meskipun dalam menjalankan ada skala prioritas. Nah, dalam konteks ini, tentu saya yang menjadi prioritas adalah amanah untuk memimpin BNP2TKI," ungkap Nusron.
Bagi Nusron, meritokrasi tak bisa dilihat apakah seseorang itu rangkap jabatan di partai atau tidak. Tetapi soal bagaimana seseorang itu menjalankan tugas dalam jabatan yang diembannya.
"Itulah meritokrasi. Kalau ada hal yang perlu dikritik, di soal kinerjanya, bukan di soal apakah dia punya jabatan di partai atau tidak," jelasnya. (rmol)
