Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur ulang arus kas ke daerah, khususnya untuk DKI Jakarta. Dia meminta agar kas untuk DKI Jakarta tidak ditransfer pada awal tahun.
Hal ini menanggapi sindiran Presiden Jokowi yang menyatakan serapan anggaran APBD DKI Jakarta masih minim. Sebanyak Rp13,9 triliun kas DKI masih mengendap di bank dan belum berputar di masyarakat.
Ahok mengatakan, rendahnya serapan anggaran Jakarta terjadi lantaran proyek yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dibayar langsung di muka. Proyek tersebut baru dibayar jika sudah selesai dikerjakan.
"Itu ada uang yang belum kami keluarkan karena memang proyek kan kalau belum jadi ya belum dibayar. Tapi secara cash flow bagi hasil dari perusahaan, selalu bayarnya di ujung. Duit kami masuk, bayar pajaknya juga bertahap," katanya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Karena itu, Ahok meminta agar Sri Mulyani tidak menyuntik kas DKI di awal tahun. Sebaliknya, dana tersebut dikirim pada April setiap tahunnya sehingga bisa digunakan untuk kas di daerah lain. Dengan mekanisme ini, Ahok yakin juga akan lebih mempermudah menteri keuangan dalam mengatur keuangan di masing-masing daerah.
"Supaya APBN kita, pajak kita enggak langsung masuk. Supaya arus kas menteri keuangannya enak diatur. DKI mungkin enggak usah disetor duluan," imbuh dia.
Terlepas dari hal tersebut, Ahok memastikan bahwa serapan anggaran DKI Jakarta jauh lebih baik dari periode sebelumnya. Bahkan, hingga akhir tahun serapan anggaran bisa mencapai 90%. Pria asal Belitung Timur ini menyebut Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) daerahnya kini semakin kecil.
"Silpa kami makin kecil sekarang, serapan anggaran juga makin besar sekitar 70%-an. Saya kira sampai akhir tahun sampai 90%. DKI makin baik," tandasnya. (sn)
