Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku enggan mengambil cuti kampanye karena takut rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) diselewengkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Namun menurut Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf hal itu justru menunjukan jika Ahok gagal membangun sistem di Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau dia (Ahok) kepala daerah yang baik, selama memimpin harusnya bisa membangun sistem pendelegasian. Harus ada kepercayaan kepada bawahan, kalau tidak tentu ia gagal membangun sistem," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (4/8).
Maswadi melanjutkan, jika kepala daerah tidak bisa mempercayai bawahannya membantu melaksanakan tugas maka itu bukan kategori pemimpin. Karena pemimpin itu orang yang bisa mendelegasikan kekuasaannya kepada bawahannya sehingga bawahannya bisa bekerja.
"Kalau ia tidak bisa karena harus cuti kan ada wakil gubernur atau bisa diwakilkan sekretaris daerah, itu gunanya pembantu gubernur," ujarnya.
Selain itu kecurigaan berlebihan kepada bahawan juga tidak baik. Karena ini berdampak buruk pada pemerintahan. Kalau Ahok masih saja meragukan bawahannya, seharusnya selama memerintah ia bisa membangun sistem.
Bagaimana pemerintahan yang baik agar tidak ada celah bawahannya melakukan penyelewengan. Tidak bisa pemimpin memegang semua pekerjaan, tentu ada tugas yang harus didelegasikan kepada bawahannya. Semua pemimpin seperti itu.
"Kalau tidak ya itu bukan pemimpin," ucapnya.
