Nusanews.com - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengatakan Menteri BUMN, Rini Soemarno telah melakukan kekacauan pada bisnis Pertamina degan tujuan liberalisasi perusahaan.
“Pada saat ini terus terang kami merasa beberapa kegiatan bisnis Pertamina direcokin oleh Kementerian,” kata Presiden FSPPB, Noviandri dalam pertemuan pers di Gedung Pertamina Jl Medan Merdeka Jakarta, Kamis (4/8).
Noviandri mencontohkan diantaranya terkait holding penggabungan Pertagas dengan PGN, kemudian saat ini Rini juga berupaya melakukan pengalihan asset PT.Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke PT PLN.
“Kita lihat PGN akan digabung dengan Pertagas, PGE akan dicaplok oleh PLN, beberapa perusahaan yang mau di IPO dengan perusahaan yang sudah IPO. Kemudian usaha perkapalan akan dijadikan anak perusahaan. Kita lihat ada upaya-upaya pemecahan kegiatan bisnis Pertamina,” tegasnya.
Padahal, lanjut Noviandri, seluruh fungsi usaha yang dibangun Pertamina tidak lain yaitu untuk mendukung bisnis inti Pertamina yang bergerak di sektor energi.
Seperti layaknya dibidang perkapalan, dengan adanya kapal sendiri yang dimiliki Pertamina, maka efisiensi dan kepastian ketersediaan suplai energi lebih mudah untuk dapat dikendalikan.
“Kapal itu bukan tujuan Pertamina ingin jadi usaha pelayaran. Kalau kita menggunakan kapal swasta, kita khawatir masalah harga akan dikontrol oleh swasta dan nilai jual ke masyarakat akan tinggi. Kemudian kalau persediaan kapal tidak mencukupi akan terjadi gangguan suplai ke berbagai tempat,” ujarnya.
Tapi sekarang kita melihat ada upaya pemisaha usaha yang tujuannya untuk suntikan dana. Selain itu pemisahan usaha juga membuka ruang kesempatan bagi swasta untuk melakukan pembelian saham. (akt)
