Nusanews.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan pemangkasan APBN 2016 sebesar Rp 133,8 T merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, penerimaan negara tidak sesuai dengan pengeluaran sehingga dikhawatirkan akan mengalami defisit.
"Pemangkasan itu pilihan yang harus dilakukan karena memang penerimaan tidak mungkin membiayai yang ada sekarang ini.Kalau tidak dipangkas tentu defisitnya akan bertambah," ujar Ade di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemangkasan dilakukan agar keadaan keuangan negara dapat stabil. Untuk itu, ia menegaskan pemerintah harus melakukan komunikasi ke DPR perihal pemangkasan APBN 2016 tersebut.
"Itu (pengesahan APBN P 2016) bisa nanti dipelajari.Tapi sebenarnya harus dikomunikasikan ke DPR. Bisa saja dibintangi, tapi harus dikomunikasikan ke Banggar. Kalau tidak, nanti dibahas bagaimana APBN selanjutnya," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terlalu imajinatif. Menurutnya, pengelolaan ekonomi harus bersandarkan kepada hal-hal yang terukur.
"Mengelola ekonomi tidak boleh bersandar pada harapan tanpa dasar, fantasi atau menang lotere. Jangan mempertaruhkan APBN di atas asumsi yang tidak masuk akal. Nanti tidak kredibel. Pasar menilai kita sedang main main," tegasnya. (ts)
