Nusanews.com - Kabar penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastuktur masih beredar. Dan bila benar pemerintahan Joko Widodo menggunakan dana haji untuk infrastruktur maka hal ini merupakan langkah yang sangat keterlaluan kepada umat Islam.
"Jokowi harus minta izin dulu kepada semua umat Islam juga calon jamaah haji yang sudah menyicil dan menabung selama bertahun-tahun. Ingat mereka nabung untuk dirinya sendiri, bukan untuk negara," kata tokoh nasional yang juga juga aktivis pergerakan, Ratna Sarumpaet, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 4/8).
Pemerintah, tegas Ratna, sama sekali tak berhak menggunakan dana ummat tersebut. Ia pun membayangkan jutaan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, yang mengumpulkan uang dengan bercucuran keringat dan ada juga yang sampai menjual tanah agar bisa melaksanakan rukun Islam tersebut.
"Saya sendiri bersyukur sudah naik haji. Tapoi bayangkan mereka yang banting tukang nyicil untuk haji, tiba-tiba dananya digunakan untuk infrastruktur. Mending kalau bisa balikin, kalau tidak? saya sangat marah mendengar kabar ini," kata Ratna, sambil mengajak ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU melakukan perlawanan bila hal ini benar-benar dilakukan pemerintah.
Ratna menilai, pembangunan infrastruktur memang perlu. Namun jangan sampai pembangunan itu menggunakan dana ummat.
"Infrastruktur memang perlu, namun kalau gak dilakukan hari ini juga kan kita tidak mati juga kan. Janganlah Jokowi dan pemerintahan ini menggerayangi uang ummat," tegas Ratna.
Awal tahun lalu rencana ini memang mencuat. Kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berkeinginan membentuk investasi, dari dana di Badan Pengelola Keuangan Haji yang jumlahnya triliunan, salah satunya adalah dalam bentuk infrastruktur.
"Karena menurut presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan," ujar Lukman saat itu. (rmol)
