Nusanews.com - Dengan realisasi penerimaan pajak yang meleset sebesar Rp219 triliun untuk APBN-P 2016 yang dipatok Rp1.539 triliun, hampir pasti tax amnesty jadi andalan, selain utang luar negeri. Apalagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling senang mengutang sebagai solusi gampang untuk menutupi bolongnya APBN.
Kementerian Keuangan mencatat, utang luar negeri per Juni 2016 mencapai Rp3.362,74 triliun. Naik tipis ketimbang Mei 2016 sebesar Rp3.323,36 triliun. Sebagian besar utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir Juni 2016, nilai SBN mencapai Rp2.622,75 triliun, naik dari akhir Mei 2016 yang sebesar Rp2.563,29 triliun.
Kata Bambang, posisi utang kita masih di ambang aman, lantaran kenaikannya masih di bawah Produk Domestik Bruto (PDB).
"Yang penting masih di bawah PDB (tidak lebih)," katanya.
Benarkah? Buktinya kehidupan rakyat makin tercekik Neoliberalisme utang yang makin bertimbun itu. Alasan Bambang lainnya, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membatasi jumlah utang sampai 60% dari PDB.
Dalam hal ini, Mantan menkeu Chatib Basri mengatakan, program tax amnesty menjadi kartu truf bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam mensukseskan roda perekonomian nasional. Di mana, tax amnesty adalah penyelamat dari seretnya penerimaan negara, serta menambal defisit anggaran.
Jika benar demikian maka tak heran bila Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang sekarang menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terlihat santai-santai saja. Perduli amat.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak tahun ini tak akan mencapai target APBN-P 2016, yang dipatok Rp1.539 triliun. Dia memperkirakan, realisasi penerimaan pajak bakal meleset sebesar Rp219 triliun.
Sri Mulyani menerangkan ada tekanan berat terhadap target penerimaan pajak tahun ini yang disebabkan basis perhitungan target penerimaan pajak tahun ini menggunakan angka ekonomi cukup tinggi. Di mana jumlahnya melampaui target penerimaan pada dua tahun sebelumnya.
Pada 2014 lalu, realisasi penerimaan pajak adalah Rp100 triliun di bawah target yang ditetapkan. Sementara tahun kemarin, realisasi penerimaan meleset Rp248,9 triliun dari target yang ditetapkan.
Menurut Sri Mulyani, melesetnya penerimaan pajak dari target lantaran jatuhnya harga komoditas di pasar dunia. Anjloknya harga komoditas, seperti migas, tambang, kelapa sawit, dan batu bara menyebabkan penerimaan negara dari sektor tersebut otomatis menurun.
"Jadi kalau bicara tentang komoditas itu migas, batu bara, kelapa sawit dan pertambangan lainnya, maka penerimaan negara pasti mengalami penurunan karena objek nilai pajaknya menurun cukup besar," terangnya.
Tak hanya itu, sektor perdagangan dan konstruksi juga mengalami tekanan yang cukup berat dari sisi volume aktivitas. Bahkan, pertumbuhannya saat ini hanya separuh dari realisasi tahun sebelumnya.
Lalu, apa solusinya? Nampaknya tax amnesty (TA) dan utang luar negeri menjadi harapan untuk mengatasi. Kalau TA gagal capai target, maka utang LN jadi solusi andalan Sri Mulyani seperti pengalamannya di masa lalu ketika jadi menkeu era Presiden SBY. Apa boleh buat. Kebiasaan ngutang sudah jadi tabiat. (pp)
