Nusanews.com - Kebijakan tax amnesty dibangun dengan perspektif ekonomi an sich yang mengabaikan keadilan, etik dan moral.
Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simandjuntak melalui akun Twitter @Dahnilanzar. “Tax amnesty dibangun dng perspektif Ekonomi an sich yg mengabaikan keadilan, etik dan moral itu juga krn #IndonesiaBokek,” tulis @Dahnilanzar.
Dahnil mengingatkan, meskipun keuangan negara sedang sulit, keadilan dan hukum tidak boleh diabaikan. “Ekonomi sedang sulit, keuangan negara sedang stress tdk bermakna harus mengabaikan keadilan dan hukum #IndonesiaBokek,” tegas @Dahnilanzar.
Secara khusus Dahnil menyoal kebijakan pemotongan anggaran hingga Rp 133,8 Triliun di bawah rekomendasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Memotong belanja mencapai Rp. 133,8 T sebenarnya tdk cukup sekedar potong-potong yg besar dan kelihatan tapi hrs pos-pos yg detail #IndonesiaBokek.
Menurut Dahnil, Indonesia semakin bokek sebenarnya karena belanja-belanja negara yang abai dengan value for money dan korupsi.
“Keuangan Indonesia; ‘ Kantong bokek, tapi sok mau Belanja buanyak’ #IndonesiaBokek,” tulis @Dahnilanzar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Rp 133,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.
Pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden (03/08) menyetujui pemotongan anggaran yang digagas Sri Mulyani. (it)
