Nusanews.com - Pemerintah dinilai salah urus persoalan ekonomi. Pasalnya, perkembangan ekonomi lambat. Kondisi itu diperparah karena pemerintah tidak memiliki sense of crisis sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang dapat menstimulus perekonomian.
Demikian penilaian Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartarti kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8). Menurut dia banyak kebijakan yang dibuat gagal karena banyak hal yang kontradiktif.
"Saat ini kita mengalami perlambatan ekonomi,dan untuk itu pemerintah memang harus memberikan stimulus karena hasrat konsumsi dan daya produksi menurun. Ini bisa diterjemahkan dengan meningkatkan belanja pemerintah," katanya.
Nah untuk meningkatkan belanja pemerintah, maka menurut Enny, pemerintah harus meningkatkan pendapatan.Cara yang ditempuh pemerintah dengan meningkatan pendapatan pajak justru membuat konsumsi turun dan daya produksi juga menurun.
Disinilah pemerintah Enny menambahkan harus memikirkan jalan keluar sehingga pemerintah bisa menjaga konfiden masyarakat untuk konsumsi dan produksi.
"Disini pemerintah melakukan cara dengan meningkatkan defisit dan menambah utang untuk pembiayaan. Sampai disini semua sudah on the track. Menjadi tidak on the track karena ternyata utang yang diambil dan defisit yang ditempuh tidak memiliki efektivitas terhadap belanja dan stimulus," tambahnya.
Kalau misalnya menambah defisit dan menambah utang bisa menstimulus perekonomian, maka ini masih bisa dipertanggungjawabkan.Namun langkah-langkah itu tidak berdampak.
"Hal ini karena kebijakan fiskal pemerintah itu masih seperti bisnis as usual yang bisa dilihat dari postur APBN.Padahal ketika krisis maka belanja yang tidak memberikan efek stimulus seperti belanja pegawai harusnya dikurangi," demikian Enny. (rmol)
