Nusanews.com - Presiden Joko Widodo menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang lamban menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebanyak Rp13,9 triliun dana APBD Jakarta masih mengendap di bank dan belum dikucurkan untuk perputaran roda perekonomian. Sindiran ini disampaikan Jokowi tatkala membuka Rapat Koordinasi VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2016.
Mendapat sindiran dari atasannya, Basuki alias Ahok pun berkilah. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya melihat lebih detail mengenai serapan anggaran dari pemerintah daerah. Sebab, klaim Ahok, serapan anggaran DKI jauh lebih besar dari tahun lalu.
"Kita harus lihat itu, (Jokowi) kan cuma ngomong doang, kita mesti lihat serapan anggarannya. Kalau proyek kan enggak mungkin bayar orang langsung. Misalnya, tanggul belum kita bayar, rusun belum, serapan anggaran kami jauh lebih dari tahun lalu," tandas pria asal Belitung Timur itu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Selain itu, sambung lelaki kelahiran 29 Juni 1966 ini, yang disindir oleh Presiden Jokowi adalah daerah-daerah yang mendapatkan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Sementara DKI tidak mendapatkan suntikan DAU dari pemerintah.
"DKI itu enggak punya DAU, itu bedanya. Yang dikritik itu kan yang dapat DAU, di transfer enggak dipakai. Kalau kami, DKI itu enggak dikasih DAU," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi membeberkan 10 provinsi di Indonesia yang selama ini paling banyak menahan dana APBD di bank. DKI Jakarta berada di urutan teratas. (Baca: Jokowi Minta Pemda Tidak 'Pelit' Gelontorkan Dana APBD)
Jokowi menyebutkan, dana tersebut seharusnya dikeluarkan agar terjadi perputaran uang di masyarakat. Namun DKI Jakarta justru menyimpan uangnya hampir Rp13,9 triliun di bank.
"Saya hanya ingin memberikan angka yang tadi saya sampaikan. Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan. Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta) duitnya memang gede tapi nyimpannya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi. (sn)
