Nusanews.com - Setelah pemerintah 'mengamputasi' anggaran APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun, BUMN sebaiknya tidak lagi mengharapkan suntikan dana melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
"BUMN jangan mengemis Penyertaan Modal Negara (PMN), tetapi harus kreatif menawarkan proyek-proyek kerja sama untuk (menggandeng investor) dan menampung dana repatriasi," Anggota Komisi XI DPR RI dari FPDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Menurut Hendrawan,akibat pemangkasan tersebut kekuatan APBN dalam memggerakkan sektor ekonomi akan melemah. Agar tidak terjadi perlambatan yang semakin parah maka harus diimbangi peran swasta.
"Kontraktif dong. Ada penciutan atau perlambatan. Kekuatan APBN melemah dan harus diimbangi peran swasta yang meningkat," ujar Hendrawan.
Ketua DPP PDI Perjuangan menambahkanm, swasta dapat berkontribusi melalui dana-dana repatriasi yang masuk ke sektor rill. Untuk itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus kreatif dalam menampung dana-dana tersebut.
Sebelumnya, Hendrawan menilai pengelolaan ekonomi nasional terkesan mirip lotere karena tidak bersandar kepada hal-hal yang terukur. Penilaian ini menanggapi pemangkasan APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun oleh pemerintah.
Pemangkasan super besar itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terlalu imajinatif. Menurutnya, pengelolaan ekonomi harus bersandarkan hal-hal yang terukur.
"Mengelola ekonomi tidak boleh bersandar pada harapan tanpa dasar, fantasi atau menang lotere. Jangan mempertaruhkan APBN di atas asumsi yang tidak masuk akal. Nanti tidak kredibel. Pasar menilai kita sedang main main," tegasnya. (ts)
