Nusanews.com - Senator asal Jakarta ini menilai, fenomena membanjirnya tenaga kerja China di Tanah Air merupakan bagian dari bentuk kompensasi balas jasa dari penguasa saat ini sebagai bagian dari hasil perjanjian hitam saat pemilu dulu. "Ketika pemilu dulu itu, tangan-tangan kaum pemodal itu banyak sekali memberikan jasa. Kalau dia memodali para politisi yang sedang mempunyai cita-cita untuk kekuasaan, tentu tidak ada makan siang yang gratis kan," ujar Fatwa.
Fenomena membludaknya tenaga kerja China di Tanah Air ini sudah beberapa kali diklarifikasi pemerintah tak terkait dengan membengkaknya pinjaman proyek dan investasi dari negeri tirai bambu ke Indonesia. Namun, agaknya bantahan pemerintah itu bertolak belakang dengan banyaknya temuan di lapangan terkait sejumlah pekerja asing ilegal asal China yang mendominasi pengerjaan beberapa proyek di Indonesia.
Setidaknya tenaga kerja asal China itu bisa dengan mudah ditemukan dalam proyek pengerjaan misalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang di Buleleng Bali, pembangunan pabrik semen di PT Cemindo Gemilang di Banten, penangkapan sejumlah pekerja ilegal asal Tiongkok di lokasi proyek Kereta Cepat, dan pengerjaan pembangunan smelter bauksit di Kalimantan Barat.
Selain masuk secara ilegal, dengan memakai jasa calo dan makelar di pemerintahan, buruh imigran China ini juga diduga menggunakan visa wisata untuk mengelabui keberadaan mereka di Indonesia.
Tak ayal, kekhawatiran memuncak setelah mencuat kabar adanya target 10 juta wisatawan asal China. Kekhawatiran ternyata juga disuarakan oleh AM Fatwa, berikut penuturannya kepada Rakyat Merdeka;
Soal simpang siur informasi 10 juta buruh imigran China ke Indonesia, bagaimana parlemen menyikapinya?
Kita harus betul-betul mewaspadai itu. Sebagai anggota parlemen, saya ingin mempertanyakan kepada Presiden tentang kebijakannya terhadap tenaga kerja asing. Khususnya tenaga kerja China yang membanjir ke Indonesia.
Kenapa perlu diwaspadai?
Kita lihat orang-orang yang sesungguhnya secara politik itu berada pada PDI Perjuangan, yang sebetulnya merupakan partai utama pendukung Jokowi, itu sudah banyak yang memprihatinkan itu.
Mulai dari tulisan kritis dari Ginanjar Kartasasmita, kemudian Kwik Kian Gie. Semua sangat-sangat prihatin terhadap membanjirnya tenaga kerja asing ke Indonesia khususnya dari China.
Anda memberi penekanan khusus pada tenaga kerja China, apa Anda punya sentimen khusus pada etnis China?
Saya tidak ada sentimen China dalam arti etnis ya. Sama sekali tidak. Bahkan saya waktu menjabat wakil ketua DPR, saya orang pertama yang memimpin delegasi parlemen Indonesia bertemu dengan parlemen China untuk mempererat kembali hubungan parlemen dua negara yang sempat terganggu karena negara kita pernah putus hubungan diplomatik akibat peristiwa G30S/ PKI. Saya yang memimpin itu.
Jadi kenapa dong?
Ya ini politik yang menabrak hak-hak kedaulatan rakyat. Misalnya kita lihat dalam soal klaim Laut China Selatan itu, ya Indonesia tidak boleh ditawar.
Kaitannya?
Nah ini sebenarnya berkaitan dengan kebijakan kenapa mengizinkan terlalu banyak tenaga kerja asing, khususnya tenaga China ke Indonesia. Itu tentu menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa mengizinkan itu. Ada apa...
Menurut Anda, ada apa sebenarnya di balik semua itu?
Ini semua pengaruh kaum pemodal.
Dasarnya apa asumsi Anda itu?
Jadi, ada kecurigan publik bahwa ketika pemilu dulu itu, tangan-tangan kaum pemodal itu banyak sekali memberikan jasa. Kalau dia memodali para politisi yang sedang mempunyai cita-cita untuk kekuasaan, tentu tidak ada makan siang yang gratis.
Lalu, antisipasi apa yang bisa dilakukan?
Kita harus menggalang kesadaran rakyat untuk tenaga kerja Indonesia tidak dikorbankan. Jadi ini harus kita waspadai.
Cuma itu saja?
Para taipan, pemodal. Tidak peduli taipan itu ada kuning, ada hitam, ada coklat. Itu yang banyak nampaknya sekarang justru lebih berkuasa dari partai-partai berkuasa.
Siapa saja sebenarnya taipan-taipan itu?
Saya kira tidak layak untuk menyebut. Tetapi, mengapa Ahok itu nekat terus masalah reklamasi. Dan mengapa Presiden Jokowi seperti double standard. (rmol)
