Nusanews.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui ditegur Presiden Joko Widodo terkait rendahanya serapan APBD DKI. Dia menjelaskan bahwa kas daerah masih tersimpan di bank untuk dipergunakan membayar proyek yang baru akan berjalan.
Dana Pemerintah DKI Jakarta yang tersimpan di bank hingga Juni 2016 mencapai Rp 13,9 triliun.
"Soal serapan anggaran mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Saat mengikuti Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Basuki menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur arus kas atau cash flow. Contohnya, seperti pengalihan bagi hasil pajak oleh pemerintah pusat dari DKI Jakarta ke daerah-daerah lain.
"Pemerintah juga terima pajak Rp 2.000 triliun perbulan, bertahap. Nah biar arus kas dari Kementerian Keuangannya enggak mepet, ya Menteri Keuangan bilang 'DKI kan bagi pajaknya gede nih, ditahan dulu baru nanti dikirim'," kata Basuki.
Presiden Jokowi sebelumnya menegur Gubernur Basuki. Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.
"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta.
Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun. (kp)
