Nusanews.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, memastikan campur tangan negara dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta bertujuan agar proyek tidak eksklusif atau cuma menguntungkan segelintir orang kaya.
Di sisi lain Rizal pastikan, meski negara mengambil alih kelola reklamasi tetapi kepentingan bisnis dan investor tidak akan disingkirkan pemerintah.
Proyek reklamasi ini akan meliputi tiga kepentingan sekaligus yakni negara, masyarakat dan sektor swasta. Namun yang terpenting adalah pelibatan komunitas nelayan agar reklamasi bersifat inklusif.
"Nelayan harus jadi bagian yang dilibatkan, yang dimanusiakan. Semuanya ini di-di drive oleh negara. Lihat kalau bisnis yang mengurus, nelayan mau digusur seenak-enaknya," tegas Rizal di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (30/6).
Kasus reklamasi Teluk Jakarta akan dijadikan "benchmark" bagi penanganan proyek serupa di seluruh Indonesia. Pemerintah segera akan merampungkan soal perizinan dan regulasi reklamasi yang kini memang masih tumpang tindih.
"Perlu kita harmonisasikan, sinkronkan, supaya jadi standar agar di masa depan tidak terulang," lanjutnya.
Rizal meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengurus konsep di lapangan sementara pemerintah pusat mengatur soal peraturan dan administrasi serta prinsip pembangunan agar tertib dan tidak asal.
"Ini semua harus kita harmoniskan, integrasikan, supaya tidak ada lagi kewenangan tumpang tindih," ucapnya. (rmol)
